Arahan Presiden Soal BUMN Jadi Pedoman RUPS PT Telkom

Sejak awal kepemimpinannya, presiden Prabowo Subianto amat concern terhadap persoalan yang dihadapi jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Presiden Prabowo Subianto pada pertemuan dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Bos Danantara Rosan Roeslani, memberikan penekanan tentang perlunya dilakukan evaluasi terhadap jajaran direksi BUMN, dengan kriteria pentingnya memilih talenta terbaik yang berlandaskan semangat cinta tanah air. 

 

“Kalau cinta tanah air kan tidak melakukan hal-hal yang negative, seperti korupsi,"kata Prabowo.

Pembenahan BUMN juga meliputi penyegaran manajemen dan pergantian direksi yang tidak berprestasi dan menyalahgunakan wewenang.

 

Arahan presiden Prabowo sejalan dengan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, menyebutkan direksi harus memiliki integritas dan tidak pernah terlibat tindak pidana yang merugikan negara, serta selaras dengan Permen BUMN No. PER-10/MBU/2020 menekankan prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang mengharuskan pemilihan pejabat BUMN dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

Oleh sebab itu, arahan presiden Prabowo Subianto merupakan standar nilai yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan PT Telkom pada 27 Mei 2025 mendatang.

 

Munculnya nama Honesti Basyir sebagai kandidat dirut PT Telkom yang digadang-gadang adalah titipan politisi senior kepercayaan Prabowo dipandang sebagai upaya yang mencederai arahan presiden Prabowo tentang BUMN.

Mengingat, Honesti Basyir mantan dirut PT Bio Farma diduga tersangkut kasus korupsi pengadaan vaksin Covid-19 di Bio Farma.

Kasus tersebut saat ini masih ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung.

 

RUPS Tahunan PT Telkom, hendaknya mempedomani pokok-pokok arahan presiden Prabowo, khususnya dalam memilih dirut baru PT Telkom yang best talent, bersih dari tuduhan korupsi dan memiliki integritas moral terhadap kepentingan negara. 

 

Mencermati pokok-pokok arahan presiden Prabowo, seyogyanya perlu dipertimbangkan kembali, menyertakan Honesti Basyir sebagai calon dirut PT Telkom, mengingat Honesti tidak memenuhi standar persyaratan etika moral untuk menduduki jabatan dirut PT Telkom.