Oleh: Dr. Taufiq Abdul Rahim, SE., M.Si.
(Pengamat Ekonomi Aceh.)
Pemerintah Aceh (Irwandi-Nova) periode 2017-2022 yang memiliki 15 program unggulan seperti dituangkan dalam 15 program unggulan yang digadang-gadang menjadi "Aceh Hebat" saat ini kehilangan arah kebijakan pembangunan.
Akibatnya, berbagai program yang diprogramkan pada rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), sama sekali tidak digunakan lagi sebagai acuan ataupun rujukan dalam melaksanakan program kerja Pemerintah Aceh saat ini. Saat ini semestinya menjadi tanggung jawab Plt. Gubernur Aceh, sebagai Kepala Pemerintah Aceh dan jajaran di bawahnya, untuk membangun Aceh.
Demikian juga berbagai kebijakan publik dan politik anggaran saat ini semakin kacau dan sulit diukur sebagai indikator keberhasilan kebijakan pembangunan Aceh. Semua berjalan sesuai dengan bisikan hati dan keinginan penguasa Pemerintah Aceh, termasuk penggunaan dana refocusing selama pandemi covid-19 yang lebih banyak untuk pembiayaan atau penggunaan anggaran yang tidak membantu mengatasi dan mengurangi dampak covid-19.
Malah, banyak untuk kegiatan seremonial dan iklan pencitraan, serta dimanfaatkan untuk sejumlah kegiatan kepanitiaan Gugus Tugas Covid-19 di Provinsi Aceh. Sementara dampak covid-19 semakin liar tidak teratasi dan tidak terkendali.
Begitu juga dana refocusing sejumlah Rp 1,7 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2020, ditambah Rp 520 miliar dari Biaya Tidak Terduga (BTT), sampai saat ini tidak jelas digunakan untuk apa saja, tidak transparan dan tanpa diketahui diperuntukkan untuk apa saja, ada indikasi terjadi manipulasi anggaran covid-19, ataupun digunakan terhadap peruntukan tidak tepat sasaran.
Dampak ekonomi yang dirasakan ril masyarakat kecil, sektor ril, sektor informal, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), industri rumah tangga, kuliner, jasa, traveling/penginapan/hotel, transportasi, petani, peternak, nelayan, perkebunan rakyat dan lain sebagainya terus berusaha bangkit sendiri, di "era new normal" sepertinya di Aceh ini tanpa pemerintah, rakyat harus hidup dan survive tanpa bergantung kepada pemerintah.
Karena itu, anggaran refocusing yang juga diperuntukkan untuk dampak covid-19 terhadap rakyat hanya cerita bohong. Pernyataan politik dan kebijakan refocusing dana untuk dampak covid-19, menunjukkan kebijakan pembangunan dan ekonomi yang tanpa arah dari Pemerintah Aceh.
Dapat saja itu sudah dan akan terus dikeluarkan termasuk tanpa kontrol Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) atau legislatif yang tidak menjadi lembaga kebanggaan rakyat Aceh. Juga terhembus kabar yang didukung anggota dewan tertentu, anggaran covid-19 juga akan dibagi-bagi serta diperuntukkan bagi organisasi kepemudaan dan mahasiswa berbasis kader, sebagai dampak covid-19.
Sementara itu banyak rakyat miskin, pengangguran dan usaha kecil, sektor ril dan lain-lain perekonomian rakyat yang benar-benar membutuhkan dana untuk bangkit, ternyata hanya mendengar cerita dan "gigit jari" tanpa kejelasan realisasi.
Sementara elite Aceh dan pejabat hanya terus menggelar berbagai acara pencitraan dengan jargon "Pemerintah Aceh tetap mengharapkan kritik, tetapi tidak secara pribadi", sementara selama ini juga para pengkritik tidak kepada pribadi, jika bukan sebagai elite atau pemimpin di Aceh juga tidak dikritik.
Dengan demikian dengan kasus covid-19 juga arah kebijakan pembangunan Aceh juga semakin hilang, tidak terkendali dan hilang arah. Sehingga 15 program unggulan Pemerintah Aceh untuk Aceh Hebat serta bermartabat hanya slogan kosong yang layak dimuseumkan oleh rakyat Aceh.
Rakyat hanya menanti janji-janji kosong selanjutnya dalam kehidupan secara nyata semakin susah dan tidak pasti, ditengah perjuangan menghadapi dampak covid-19.
