IJN - Jakarta | Banjir yang terus berulang di sejumlah wilayah Kabupaten Aceh Utara menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan permanen. Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P. (HRD), mendesak pemerintah agar tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi juga melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sungai dan kawasan rawan banjir.
Desakan tersebut disampaikan HRD kepada wartawan di Jakarta, Senin 16 November 2026 menyusul keluhan masyarakat yang harus menghadapi banjir berulang kali.
"Di sejumlah desa di Aceh Utara, masyarakat mengeluhkan banjir yang terjadi berulang kali, bahkan bisa mencapai 11 kali dalam setahun. Kondisi ini tentu sangat meresahkan karena masyarakat terus hidup dalam ancaman banjir setiap kali hujan deras turun," ucap HRD.
Menurutnya, banjir berulang tidak boleh lagi dipandang sebagai bencana musiman yang cukup ditangani melalui langkah tanggap darurat. Diperlukan kebijakan dan program penanganan jangka panjang agar masyarakat tidak terus menanggung kerugian akibat persoalan yang sama.
Sebagai bentuk komitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat, HRD terus mendorong normalisasi sungai dan pembangunan tanggul pengaman, khususnya di sepanjang Krueng Pirak Timur, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara.
Bahkan, baru-baru ini HRD bersama jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi Panyang, turun langsung menyusuri aliran Krueng Pirak menggunakan boat untuk melihat kondisi sungai sekaligus mengidentifikasi titik-titik rawan banjir.
Dari hasil peninjauan tersebut, ditemukan sejumlah bagian sungai mengalami pendangkalan akibat sedimentasi dan penyempitan alur. Kondisi itu diperparah dengan keterbatasan tanggul pengaman sehingga air sungai mudah meluap ke kawasan permukiman, persawahan, perkebunan hingga lokasi peternakan warga.
Dampaknya, masyarakat terus dibayangi ancaman banjir setiap kali debit air meningkat. Selain mengancam keselamatan dan merusak rumah serta infrastruktur, banjir juga menyebabkan kerugian ekonomi bagi petani, pekebun dan peternak yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut, jelas dia.
HRD menegaskan, penanganan Krueng Pirak harus menjadi salah satu prioritas pemerintah melalui normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, pelebaran alur sungai pada titik yang mengalami penyempitan, serta pembangunan tanggul permanen di kawasan rawan luapan.
"Kita hadir langsung untuk melihat kondisi riil di lapangan sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Banjir yang terus berulang tidak boleh dibiarkan menjadi persoalan tahunan. Dampaknya sangat besar, mulai dari kerusakan sawah, kebun, ternak hingga rumah masyarakat," tegasnya.
Ia berharap Kementerian PU dan pemerintah daerah dapat bersinergi mempercepat langkah konkret dengan mengalokasikan program penanganan yang terencana dan berkelanjutan.
"Jangan sampai setiap tahun masyarakat hanya disibukkan dengan membersihkan lumpur dan memperbaiki rumah setelah banjir. Yang dibutuhkan adalah solusi permanen agar masyarakat bisa hidup lebih aman dan menjalankan aktivitas ekonomi tanpa terus dihantui ancaman banjir," pungkas HRD.
Penulis | Kontributor Jakarta
Editor | Muhammad Zairin