07 Juni 2021 | Dilihat: 174 Kali
GeRAk Minta Usut Kerugian Negara Pada Pembangunan Mobar Terminal B Nagan Raya
noeh21
Gudang Mobil Barang (Mobar) di komplek terminal Tipe B Terpadu di Desa Ujong Fatihah, Kecamatan Kuala, Nagan Raya.
 

IJN - Nagan Raya | Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra mendukung penuh upaya penuntasan dugaan kasus korupsi di Nagan Raya terhadap indikasi kerugian negara pada pembangunan Gudang Mobil Barang (Mobar) di komplek terminal Tipe B Terpadu di Desa Ujong Fatihah, Kecamatan Kuala, Nagan Raya. Senin 7 Juni 2021.

Pasalnya, menurut Edy, hal itu dinilai tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan dan dikerjakan asal jadi.

"Kami meminta agar Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang telah turun dan melihat pembangunan Gedung ini untuk mengawalnya guna dimintai pertanggungjawaban terhadap pihak pengelola anggaran di dinas terkait,"kata Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra.

Selain itu, pihaknya juga memberikan apresiasi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh yang menemukan bahwa pembangunan Gudang Mobar tersebut bermutu rendah.

Informasi dihimpun media, Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya mengatakan bahwa Gedung tersebut total Loss atau kerugiannya total sehingga tidak bisa digunakan. Jika digunakan malah bisa membahayakan.

Menurut Indra, dari Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) pembangunan Gudang Mobil Barang (Mobar) di komplek terminal Tipe B Terpadu tersebut kerugiannya berjumlah Rp 1,6 Miliar atau sama dengan nilai kontrak (total loss).

"kami mendesak pihak kepolisian untuk mengusut otak pelaku dibalik pembangunan Gudang Mabar yang terindikasi total loss dan jelas-jelas telah menimbulkan kerugian keuangan negara,"tegas Edy.

Sebagaimana diketahui, Kepolisian Resor (Polres) Nagan Raya saat ini masih terus melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Gudang Mobar tersebut.

Dalam kasus tersebut, Polres setempat telah menetapkan seorang tersangka baru satu orang, diketahui dari pihak perusahaan (rekanan).

"Kami meminta kasus ini tidak hanya berhenti dipihak rekanan saja, perlu pengembangan yang menyeluruh, dan untuk itu kami juga menuntut pihak DPRA selaku pihak yang mempunyai pengawasan terhadap anggaran untuk mengawal kasus ini dan tidak menutup mata, apalagi ini menjadi temuan Pansus DPRA,"pintanya.

Edy menyebut, hal ini mengingat dan menimbang bahwa anggaran yang dipergunakan untuk pembangunan Gudang Mobar tersebut berasal dari dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2017 dengan pagu anggaran dan HPS senilai Rp 1.950.000.000.

Hasil penelusuran dokumen lelang, ada delapan peserta yang mengikuti tahapan tender tersebut, dan diketahui pemenang berkontrak adalah CV. Berkat Jasa, adapun pekerjaan tersebut berada dibawah satuan kerja (Satker) Dinas Perhubungan Nagan Raya, dengan nilai harga penawaran kontrak sebesar Rp. 1.851.858.000.

Penelusuran dokumen lelang, tanggal pembuatan Pembangunan Gedung Mobar Kabupaten Nagan Raya dengan sumber anggaran Otsus tersebut adalah pada 21 Mei 2017, dengan penepatan pemenang dan pengumuman pemenang pada tanggal 10 Juni 2017 dan Penandatangan Kontrak pada tanggal 15 Juni 2017.

"Hasil penelusuran dilapangan, kami menemukan gedung tersebut mengalami kemiringan dan keretakan pada sisi bagian depannya. Terlihat pondasi tiangnya dan dinding gedung sudah mengalami keretakan dari atas hingga bawah, artinya, sebagaimana hasil audit pihak BPKP Perwakilan Aceh yang menyebutkan bahwa gedung ini total loss dikarenakan gedung tidak lagi bisa dipakai dan bila dipaksakan bisa membahayakan penggunanya,"jelas Edy.

"Selain itu, kami juga mendesak pihak DPRA untuk mempublikasi dari hasil temuan Pansus tersebut, mengingat dan menimbang bahwa disebutkan, pihaknya akan memanggil pihak Pejabat Penanggulangan Teknis Kegiatan (PPTK) dan kontraktor pelaksana,"tutupnya

 

Penulis: Hendria Irawan

Jl. Lampanah Kuta Alam Banda Aceh.
Kecamatan Kuta Alam.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
​​​​​​Email : redaksiindojaya@gmail.com



Redaksi menerima kiriman opini. Panjang opini 500 – 600 kata dan dikirim ke: redaksiindojaya@gmail.com