IJN - Banda Aceh | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Sulaiman SE, kembali menyampaikan mengenai kondisi masyarakat Aceh yang menjadi TKI di Malaysia akibat pemberlakuan lockdown di negeri jiran tersebut.
Dalam Rapat Paripurna yang berlangsugn di ruang rapat utama gedung DPR Aceh, Senin 20 April 2020 (kemarin), Politisi Partai Aceh tersebut mengingatkan kepada Pemerintah Aceh untuk segera menempuh langkah cepat dan tepat terhadap warga Aceh di luar negeri, khususnya di Malaysia.
"Dua hari lalu, saya mendapat kabar 2.000 lebih warga kita di Malaysia, mereka sedang dilakukan lockdown, dan mereka tidak bisa melakukan pekerjaan, tidak bisa bekerja. Dan saya harap 1,7 triliun ini juga diberikan kepada mereka melalui Ketua Paguyuban masyarakat Aceh yang ada di Malaysia seperti yang telah kita lakukan di wuhan, waktu pertama kali corona muncul di Wuhan," kata Sulaiman.
Di hadapan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh dr Taqwallah M.Kes, Sulaiman meminta agar persoalan tersebut disampaikan kepada Ptl Gubernur Aceh Ir H Nova Iriansyah MT, karena situasi warga Aceh di Malaysia saat ini sangat memprihatinkan.
Mantan Ketua DPRK Aceh Besar dua periode ini mengharapkan, visi mis Aceh Hebat mampu diraih oleh Pemerintah Aceh, agar Aceh benar-benar Hebat.
Dalam kesempatan itu, Sulaiman juga menyinggung masalah pokok-pokok pikiran (Pokir) Anggota Dewan, yang dianggap tidak diakomodir oleh Pemerintah, padahal pokir dianggap sangatmembantu masyarakat Aceh.
"Secara undang-undang, secara aturan, jelas bahwa kita bisa mengusulkan pokok-pokok pikiran kita dan dengan keluarnya Permendagri nomor 90 tahun 2012, ada beberapa hal yang menjadi kewenangan kita, kewenangan pusat, dan juga kewenangan kabupaten/kota. Sehingga, banyak yang sudah diusulkan oleh anggota DPR Aceh, yang dimerahkan oleh Bappeda Aceh," keluhnya.
Untuk itu, lanjut putra Aceh Besar ini, Sulaiman berharap agar Pemerintah Aceh melalui Tim TAPA dan DPRA duduk bersama memusyawarahkan persoalan tersebut.
"Kebetulan ada Pak Sekda, mari duduk dengan kita, DPR Aceh bersama Pemerintah Aceh, kita sepakati yang menjadi kewenangan kita, provinsi apa, yang tidak menjadi kewenangan kita, kita transfer ke kabupaten/kota sesuai dengan penjelasan yang telah dilakukan oleh Pak Bakrie dari Kemendagri, kemarin," jelasnya.
Sementara proses bagaimana transfer dan segala macam, menurut Sulaiman bisa disepakati dengan pihak TAPA. "Dan ini, saya berharap untuk segera dilakukan, kesepakatan ini."
Kemudian, Sulaiman juga kembali mempertanyakan anggaran Rp1,7 Triliun untuk penanganan covid-19 di Aceh. Menurutnya, DPRA belum mendapat penjelasan terkait anggara penanganan covid-19.
"Yang saya dengar 1,7 triliun. Saya dengar, dengar karena memang apa, belum ada penjelasan dari ph Eksekutif kepada DPR, dan saya sudah menanyakan kepada pimpinan DPR apakah sudah disampaikan ke DPR, kata pimpinan belum, dan kata pimpinan akan segera," bebernya.
Tapi, kata Sulaiman, hingga saat ini belum ada bayangan sama sekali mengenai rindian anggaran APBA yang dialihkan untuk penanganan covid-19.
"Nah, karena hal ini masih bayangan dan belum sampai ke kita, kita berharap kepada Pak Sekda untuk segera dipublikasikan atau duduk dengan pihak Badan Anggaran DPR Aceh, sehingga kita tahu berapa anggaran yang digeser dan kemana di bawah," jelasnya.
Sebab, menurut Sulaiman, dalam beberapa hari ini, penduduk Aceh sangat berharap anggaran 1,7 triliun itu cepat-cepat direalisasikan kepada masyarakat. "Sudah banyak sekali masuk telepon dan WA.
"Pak, tolong. Bapak sebagai wakil rakyat tolong suarakan bahasa kami, tolong Bapak sampaikan kepada Pemerintah Aceh, tolong segera realisasikan anggaran 1,7 triliun itu," ujar Sulaiman menirukan aspirasi rakyat Aceh.
"Dari ini, Saya meminta kepada Pak Sekda, untuk segera. Kenapa segera, karena memang rakyat Aceh yang betul-betul mengharapkan bantuan kita," sambung Sulaiman menutup pernyataannya.
Penulis: Hidayat. S
