21 Apr 2020 | Dilihat: 2957 Kali

Saat Anggota DPRA Geli dengan Tingkah Pemerintah Aceh Tangani Covid-19

noeh21
Anggota DPR Aceh Fuadri. Foto: IJN
      
IJN - Banda Aceh | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Fuadri, mengkritisi kebijakan Pemerintah Aceh yang menurutnya terkesan tidak serius menangani covid-19 di. Menurut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Pemerintah Aceh tampak ragu-ragu mengambil tindakan pencegahan dampak virus corona.

Hal itu disampaikan Fuadri, dalam sidang rapat paripurna DPR Aceh, Senin 20 April 2020. Hadir pada kesempatan itu Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh dr Taqwallah M.Kes dan sejumlah kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).

"Disini berbicara data, Pak Sekda, saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah selama ini menyangkut dengan penanganan untuk pencegahan covid ini, membantu masyarakat dengan sembako. Tapi, memang saya melihat ini seakan kita masih ragu-ragu, Pemerintah ini masih ragu-ragu melihat, betul ndak dampaknya terhadap masyarakat, besar nggak dampaknya, ini masih ragu-ragu," ungkapnya.

Anggota DPR Aceh dari Dapil 10 ini menilai, Pemerintah Aceh terkesan menganggap enteng soal penanganan virus covid-19, seakan-akan dampak ekonomi terhadap masyarakat, presentasenya kecil sekali. "Nah ini dibuktikan dengan komitmen yang dibuat oleh Pemerintah dengan mengalokasikan anggaran sangat kecil. Membeli sembako, awalnya 14 miliar terakhir saya dengar 20 miliar," kata Fuadri.

Putra Barat Selatan Aceh ini membeberkan, awalnya Pemerintah Aceh sudah melakukan koordinasi membeli beras di Bulog. Tapi, belakangan, kata dia, Pemerintah Aceh malah membeli beras sendiri, timbang sendiri, hingga beli karung dan segala macamnya sendiri.

"Jadi sangat sangat teknis, sehingga penyalurannya sangat lambat. yang awalnya kita mengantisipasi sejak Bulan Maret, kita mewaspadai, membatasi dan segala macam, mungkin hingga hari ini belum semua kabupaten tersalurkan," ujarnya.

"Dan ini persoalan teknis. Karena kita semua ingin kerja sendiri, terutama teman-teman dari dinas sosial, yang memang bersemangat sekali membantu rakyat, sehingga semua dikerjakan sendiri. Ndak tahu saya apa memang dana operasional 2 miliar yang dipakai untuk distribusi, isi karung dan segala macam ini harus dihabiskan oleh mereka."

Sehingga, lanjut Fuadri, hal ini membuat rakyat semakin bertanya-tanya dimana Pemerintah Aceh, kapan Pemerintah bisa hadir memberikan bantuan kepada masyarakat yang sudah terdesak dibayangi wabah virus covid-19.

"Nah, ini yang harus kita evaluasi sebagai langkah cepat Pemerintah. Saya sepakat bahwa untuk bulan Mei, ini Pemerintah harus membantu lagi. Mungkin tidak lagi dalam bentuk paket beras, langsung transfer uang saja. Sekarang kita kalkulasi ada berapa persen yang terdampak, mau kita ambil 50 persen, 25 persen, atau berapa persen, coba dilakukan uji, datanya diuji," harapnya.

Fuadri juga mengaku sangat kecewa dengan kebijakan Pemerintah Aceh soal pembagian paket sembako kepada warga terdampak covid-19 di Aceh, terutama di Aceh Barat. Kalau memang data yang dikirim kabupaten sesuai dengan 61.000.

"Mohon maaf, saya katakan karena ini sudah siap 61 ribu, seharusnya dibatasi, mohon maaf, saya sangat kecewa. Dapil saya Aceh Barat cuma dapat 400-an orang. Dari 61 ribu diusulkan, cuma dapat 400-an orang, mana mungkin 200 ribu penduduk yang terdampak ekonomi hanya 400 orang, ndak mungkin itu," tegasnya geli.

Ia juga menuturkan, saat dilakukan pendataan ulang, angkanya menjadi 17 ribu lebih, dan Pemerintah Kabupaten, sekarang merencanakan membantu semuanya. "Tapi, saya yakin mereka lagi bingung itu karena uangnya tidak cukup. Walaupun sudah dikatakan bakal membantu 30 sekian miliar, tapi uang belum ada." ucapnya.

Jadi, lanjut Fuadri, dalam kasus seperti ini, Pemerintah Aceh diminta tidak usah takut. Ia memastikan bahwa semua anggota DPRA sepakat kalau uang tersebut dibagikan tunai kepada masyarakat yang terdampak virus covid-19.

Jangan Beri Peluang Koruptor

Fuadri juga meminta agar untuk sementara waktu, Pemerintah Aceh fokus pada penanganan covid-19, tidak terus berfikir mengenai proyek-proyek lainnya. Ia meminta Pemerintah Aceh mengabaikan sementara masalah tender dan proyek pembangunan lainnya.

Untuk urusan ini, tambahnya, Pemerintah Aceh tidak boleh memberikan peluang kepada oknum yang berusaha mengambil kesempatan dalam kondisi genting. Tidak boleh ada kesempatan dalam kesempitan.

"Saya fikir, bisa kita abaikan dulu untuk tahun ini. Satu hal lagi, Pak Sekda, jangan berikan peluang untuk orang-orang mengambil keuntungan di dalam kesempatan yang genting ini, jangan beri kesempatan mereka. Walaupun dia seorang pengusaha dekat dengan pemerintah, tapi jangan berikan," imbuhnya.

"Tolonglah, jangan kasih peluang, karena nanti dampaknya besar untuk pemerintah. Kalau semua anggota DPR minta periksa semua karungnya berapa harga, dicetak dimana, segala macam. Padahal saat beli beras, karung sudah diberikan, semua pabrik di Aceh ini mau pesan 2 kg, 3 kg, semua ada, kenapa harus pesan karung lagi," tambahnya.

"Logikanya, seperti itu Pak Sekda. Sehingga, ini mmemberikan ruang korupsi di Aceh, yang berikan ruang korupsi siapa? ya Pemerintah Aceh," demikian tutupnya.

Penulis: Hidayat. S