Aceh Sentra Produksi Garam Nasional, tapi Banyak Impor Garam dari Thailand

IJN - Aceh Utara | Sekolah Pemimpin Muda Aceh (SPMA) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh segera memanggil Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Ir H Nova Iriansyah atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) terkait impor garam asal Thailand.

Ketua SPMA Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh, Abdul Hamid, kepada Media INDOJAYANEWS.COM, Selasa malam 7 Juli 2020 mengatakan, berdasarkan data ia peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, nilai impor garam di Aceh pada bulan Mei mencapai US$ 245 ribu.

"Dengan terjadi impor garam dari Thailand, maka panen garam rakyat terasa pahit akibat serbuan impor. Produksi garam oleh petani Aceh mengalami kekurangan permintaan ke pasar-pasar. Sehingga, pendapatan para petani juga menurun selama ini," kata Abdul Hamid.

Padahal, kata Abdul Hamid, pada 2019 lalu, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Industri Garam Nasional 2019 bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP-RI), Aceh ditetapkan sebagai Sentra Produksi Garam Nasional untuk wilayah Sumatera.

"Seharusnya, dengan ditetapkannya Aceh sebagai Sentra Produksi Garam Nasional, Pemerintah Aceh mendukung dan membina para petani garam untuk meningkatkan produksi garam, agar petani garam Aceh juga mendapatkan pendapatan yang layak untuk sehari-hari," ujarnya.

Abdul Hamid mendesak DPRA untuk segera memanggil Plt Gubernur Aceh atau Kepala Dinas DKP dan meminta penjelasan mengenai impor garam asal Thailand yang sangat besar itu.

"Hari ini, sudah 3 (tiga) tahun kepemimpinan Irwandi-Nova, seharusnya Pemerintah Aceh  menjalankan Visi dan Misi Aceh Hebatnya, sebagaimana yang tercantum pada poin 5 "Menjamin kedaulatan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan," demikian jelas Abdul Hamid. (R)