IJN - Blangpidie | Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh memacu perlindungan hukum bagi produk komoditas unggulan di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).
Dua komoditas lokal, Beras Sigupay dan Jengkol Abdya, dibidik untuk segera mendapatkan sertifikasi Indikasi Geografis (IG) guna mendongkrak nilai ekonomi dan mencegah klaim sepihak.
Langkah strategis ini dibahas dalam pertemuan antara Kanwil Kemenkum Aceh dan Pemerintah Kabupaten Abdya di Blangpidie, Senin 22 Juni 2026.
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh Meurah Budiman, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Purwandani Harum Pinilihan, dan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Usman.
Kakanwil Kemenkum Aceh, Meurah Budiman menyatakan, Abdya memiliki kekayaan alam khas yang luar biasa, namun pemanfaatan perlindungan hukumnya masih minim. Sertifikasi Indikasi Geografis dinilai menjadi kunci utama agar komoditas lokal tersebut memiliki daya saing tinggi di pasar nasional hingga internasional.
"Beras Sigupay dan Jengkol Abdya ini punya reputasi dan karakteristik unik yang tidak dimiliki daerah lain. Jika tidak segera didaftarkan, kita khawatir potensi ekonomi ini justru dinikmati pihak luar atau dipalsukan. Kemenkum Aceh siap mendampingi penuh proses pendaftarannya tahun ini," ujar Meurah Budiman.
Meurah menegaskan, pendaftaran ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan langkah konkret untuk meningkatkan harga jual produk di tingkat petani. Menurutnya, kepastian hukum atas merek kolektif dan IG akan langsung berdampak pada penguatan ekonomi kerakyatan di Abdya.
Merespons hal tersebut, Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Abdya, Amrizal menyambut positif dan menyatakan komitmen penuh pemerintah daerah untuk melakukan percepatan inventarisasi produk hulu pertanian mereka.
Pemkab Abdya mengakui bahwa keterbatasan dokumentasi data selama ini menjadi salah satu hambatan.
"Kami mengapresiasi jemput bola yang dilakukan Kemenkum Aceh. Beras Sigupay dan Jengkol Abdya adalah identitas daerah kami. Kami akan segera instruksikan instansi terkait, khususnya Bapperinda, untuk mengumpulkan dokumen deskripsi berkas yang diperlukan agar sertifikat Indikasi Geografis ini bisa segera diterbitkan," kata Plt. Sekda Abdya tersebut.
Sebagai langkah tindak lanjut, Kemenkum Aceh dan Pemkab Abdya sepakat untuk mengasistensi pembentukan Sentra KI di Kabupaten Abdya.
Pusat layanan ini nantinya akan berfungsi sebagai loket konsultasi dan pendampingan bagi para petani serta pelaku UMKM lokal yang ingin mendaftarkan hak kekayaan intelektual mereka secara cepat dan terintegrasi.
Penulis: Hendria Irawan
Editor: Muhammad Zairin
