IJN - Bireuen | Pemerintah pusat mulai mempercepat langkah penanganan dampak banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Bireuen pada akhir November 2025 lalu.
Menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd, turun langsung ke Bireuen untuk memimpin rapat koordinasi sekaligus meninjau percepatan pemulihan infrastruktur dan pembangunan hunian tetap (Huntap), Jumat, 8 Mei 2026.
Rapat strategis yang berlangsung di ruang kerja Bupati Bireuen itu turut dihadiri tim Kemendagri, Kolonel Feksi dari Tim Posko Pusat Nasional, Kombes Suwinto, Tim Data Posko Kemendagri, Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, Ismunandar, serta sejumlah kepala SKPK terkait da unsur Forkopimda setempat.
Dalam arahannya, Dr. Imran mengatakan, percepatan rehabilitasi pascabencana tidak boleh berjalan dengan data yang lemah. Karenanya ia meminta seluruh kerusakan akibat banjir diverifikasi secara detail dan menyeluruh agar proses rekonstruksi tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Disebutkan, validasi data harus tuntas. Semua kerusakan wajib dipetakan secara rinci, mulai dari jalan, jembatan permanen, jembatan bailey, aramco, jembatan kayu, hingga sektor pertanian seperti sawah yang rusak akibat banjir, tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor melalui pengaktifan kembali Posko Satgas Bersama yang melibatkan TNI, Polri, BPBD, tenaga kesehatan, dan unsur pemerintah daerah.
Menurutnya, sinkronisasi data menjadi faktor utama agar penanganan pascabencana berjalan cepat, efektif, dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Dia berharap, dalam proses pendataan dimaksud jangan sampai ada perbedaan data di lapangan. Disebutkan, semua data harus satu pintu agar bantuan dan pembangunan tidak tumpang tindih.
Sementara itu, Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis, ST, mengatakan, kebutuhan paling mendesak saat ini adalah percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak musibah hidroemeteorologi pada akhir tahun lalu.
Ia berharap, pemerintah pusat dapat segera merealisasikan pembangunan tersebut agar warga yang selama ini hidup dalam keterbatasan dapat kembali memiliki tempat tinggal yang aman dan layak.
“Hunian tetap menjadi kebutuhan mendesak masyarakat korban banjir. Jika persoalan tempat tinggal cepat diselesaikan, maka pemerintah daerah bisa lebih fokus mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur lainnya,” kata Mukhlis.
Menurut Bupati, pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai sangat menentukan keberhasilan percepatan rehabilitasi di Kabupaten Bireuen.
.
Penulis | Amiruddin
Editor | Muhammad Zairin
