IJN - Banda Aceh | Perkumpulan Koalisi Bersama Rakyat (KIBAR) memohon agar Presiden Joko Widodo menurunkan tim penegakan hukum dari Pusat untuk mengusut dugaan monopoli proyek di Aceh.
Hal itu disampaikan DPD KIBAR Aceh dalam rilis yang diterima awak media, Rabu 25 Maret 2020. Ketua DPD KIBAR Aceh, Muslim SE mengatakan, pasca damai, Aceh mendapat kucuran dana otonomi khusus (otsus) dari Pemerintah Pusat.
Namun, sangat disayangkan karena dana tersebut hanya dikuasai, dikelola dan dinikmati oleh kroni dan kontraktor di lingkungan gubernur atau wakil gubernur saja atau disebut juga dengan makelar proyek.
Diduga kuat terjadi monopoli semua tender proyek di ULP Pemerintah Aceh, sehingga pemenang tender tidak menyebar ke kelompok lain diluar kelompok tersebut. Akibatnya, perputaran ekonomi di Aceh tidak merata sebagaimana harapan Presiden Jokowi.
KIBAR juga mengungkap, jika ingin memenangkan tender proyek, maka harus lebih dulu menyetor fee 10 hingga 20 persen melalui makelar proyek. Dugaan ini disebut sangat meresahkan.
“Ini merupakan salah satu faktor utama sehingga Aceh menjadi salah satu provinsi termiskin dan tidak bisa bangkit dari kemiskinan. Sehingga, tujuan utama negara untuk mensejahterakan rakyat tidak tercapai,” kata Ketua DPD KIBAR.
Untuk menghilangkan dugaan permainan makaler proyek tersebut, KIBAR sangat berharap adanya perhatian Presiden Jokowi agar ssegera menurunkan penegak hukum untuk mengusut dan menindak praktik dugaan monopoli proyek yanh meresahkan ini.
“DPD KIBAR Aceh akan segera menyurati Presiden Republik Indonesia, KPK, Kapolri dan Kajagung RI,” demikian tutup rilis KIBAR Aceh.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah menyampaikan rasa prihatinnya dengan kondisi Aceh yang masih berada di bawa garis kemiskinan. Padahal setiap tahun mendapat kucuran dana yang sangat besar dari Pemerintah Pusat.
Baca: Presiden Jokowi Marahi Plt Gubernur Aceh di Acara Keunduri Kebangsaan
Saat menyampaikan pidato kebangsaan di Bireuen beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi bahkan sangat kecewa dan ingin menurunkan asistensi mendampingi Pemerintah Aceh agar bisa mengatur kebijakan ekonomi yang membuat Aceh keluar dari kemiskinan.
Editor: Hidayat. S
