IJN - Banda Aceh | Mencuatnya kasus penyegelan terhadap pembangunan Gedung KONI dan Kolam Renang Tirtaraya oleh pihak Kodam IM menimbulkan tanya besar, pasalnya dua kegiatan bersumber dari APBA 2019, melalui Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh yang sudah disahkan dalam Qanun APBA 2019 dan dialokasikan dalam DIPA Dispora Aceh tahun 2019. Namun kini tidak bisa dieksekusi karena permasalahan lahan.
Tokoh muda dan pengusaha asal Bireuen, Irfan Muchtar atau sering disapa James NKRI kepada media indojayanews.com, Minggu 4 Agustus 2019, menyesalkan sikap Plt Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT yang sampai sekarang masih belum memberikan jalan keluar terkait hal tersebut.
"Berkaitan dengan perselisihan antar institusi dalam wadah Forkopimda, Plt gubernur Aceh kurang harmonis. Yang seharusnya Plt Gubernur Aceh tidak melepaskan semua tanggungjawab penyelesaian kepada Dispora Aceh. Kadis itu hanya eksekutor lapangan, namun win-win solution secara kebijakan diselesaikan oleh Plt Gubernur di tingkat atas," kata Irfan.
Irfan, sebagai salah satu Tim relawan Irwandi-Nova yang mengawal jalannya 15 Program Aceh Hebat, cukup kecewa dengan berbagai macam persoalan yang dialami oleh Pemerintahan Aceh. Menurutnya, hal tersebut tidak perlu terjadi apabila Plt Gubernur Aceh fokus dalam menjalankan roda Pemerintahan Aceh.
"Kami terus memantau, mulai dari persoalan dana hibah APBA 2019 tidak bisa cair, permasalahan benih di Dinas Pertanian Aceh, KUA-PPAS 2020 ditolak DPRA, persoalan penyerapan anggaran APBA 2019, dan berbagai persoalan lainnya terkait implementasi kegiatan seperti yang dialami Dispora Aceh sekarang yang terkendala masalah lahan. Plt seharusnya lebih fokus dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bawahannya dan tidak terkesan lepas tanggungjawab," tambah Irfan.
Lanjutnya, Plt tidak sendiri dalam menjalankan roda Pemerintah Aceh, yang perlu diingat bahwa, forkopimda merupakan salah satu wadah bagi Plt untuk mencari solusi menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi agar pemerintahan tidak terkesan stagnan tanpa progres.
"Plt harus meninggalkan ego sektoral dan eksklusifitasnya, komunikasi yang tidak baik dengan Forkopimda akan berdampak buruk bagi kesinambungan pembangunan Aceh ke depan," Irfan.
Terkait dengan penyegelan dua lokasi pembangunan di tanah milik TNI ini dapat menimbulkan disharmonisasi antar institusi dalam wadah Forkopimda. Oleh karenanya, Irfan berharap Plt. Gubernur Aceh segera menggelar rapat bersama Forkopimda termasuk Wali Nanggroe Aceh untuk menyelesaikan sengketa konflik lahan milik TNI dengan pemerintah agar tidak menghambat proses pembangunan lainnya demi mengejar progres penyerapan anggaran yang semakin tertinggal jauh.
"Plt Gubernur Aceh bersama-sama dengan Dispora Aceh bertanggung jawab untuk mencarikan solusi secepatnya agar tidak berlarut-larut sehingga muncul persoalan lainnya dikemudian hari, apa lagi Kodam IM merupakan salah satu anggota Forkopimda Aceh," pungkas Irfan.
Sebelumnya berdasarkan keterangan Kepala Staf Kodam Iskandar Muda (Kasdam IM), Brigjen TNI Achmad Daniel Chardin menegaskan bahwa lahan pembangunan Gedung KONI dan Kolam Renang Tirtaraya merupakan milik TNI sehingga Kasdam IM dan tim melakukan penyegelan atas lahan yang tidak berizin tersebut.
Penulis : Rudi H
