IJN - Banda Aceh | Provinsi Aceh dibawah pemerintahan Gubernur Nova Iriansyah dalam setahun terakhir terus menjadi sorotan publik Aceh. Pasalnya, berbagai kebijakan dan program Aceh Hebat belum mampu direalisasikan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
Menanggapi hal itu, Usman Lamreung selaku pengamat politik sekaligus Akademisi Universitas Abulyatama menyebut program- program pro rakyat menjadi kendala, malah ada yang gagal dilaksanakan.
Usman Lamreung membeberkan, seperti program bantuan penguatan pendidikan dayah, program rumah Dhuafa, program UMKM, bantuan dana recofusing tidak tepat sasaran, investasi parawisata, Leumoe Pijut (sapi kurus), Kawasan Industri Aceh (KIA), hengkangnya Investor, dan sekarang masalah bantuan handuk dari Badan Reintegrasi Aceh (BRA)
"Dari berbagai masalah tersebut, sepertinya kepemimpinan Gubernur Nova Iriansyah dinilai lemah dan tidak mampu mengelola birokrasi dengan baik, sehingga berbagai masalah datang,"kata Usman Lamreung, Kamis 25 Maret 2021
Ia juga menyebut dari berbagai masalah itu juga tidak terlepas pada peranan birokrasi, dimana dalam penepatan posisi jabatan lebih banyak muatan politik daripada profesional sesuai dengan bidang masing-masing.
"Nah!, pertanyaan adalah bagaimana program reformasi birokrasi yang didegungkan Sekda Aceh, apakah hanya terkesan slogan saja, tanpa mampu menyelesaikan dan menjawab berbagai masalah selama ini terjadi. Kasus-kasus diatas membuktikan perencanaan dan realisasi program sepertinya lebih pada menghabiskan anggaran,"sebut Usman Lamreung.
Usman memberikan berbagai contoh, misalnya Kapal Aceh Hebat, baru saja di beli dan sudah berlayar namun sudah mulai rusak, sudah wajar publik curiga dalam pengadaan kapal tersebut.
Begitu juga dengan program leumoe pijut ada masalah dalam proses tender dan pelaksanaannya, sehingga menuai kasus ditindak aparat penegak hukum pidana korupsi dan sekarang masalah pengadaan handuk bagi korban konflik.
"Kok bisa lolos program handuk tersebut, kok tak selektif Sekda, yang katanya beliau sangat selektif dan ketat perumusan anggaran dengan Tim TAPA, sepertinya Pemerintah Aceh gagal reformasi birokrasi ,"jelasnya
Begitu juga dengan masalah investasi. Usman Lamreung menilai sepertinya pemerintah Aceh belum punya road mad yang jelas, buktinya adalah masalah investasi Uni Emirat Arab (UEA) sektor destinasi wisata Pulau Banyak, terkesan ada tolak tarik kepentingan di internal pemerintah Aceh, dan tidak konsisten dalam penentuan daerah investasi yang sering berubah-ubah, terkesan politis dan sepertinya tim staf sus Gubernur bidang investasi terlalu bernafsu.
"Seharusnya Gubernur Nova Iriansyah beserta timnya konsisten membangun investasi wisata, kalau sudah ditentukan di Pulau Banyak, ya konsisten dijalankan,"tegas Usman Lamreung.
Hal lain, Usman Lamreung mencontohkan dengan Kawasan Indutri Aceh (KIA) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sampai saat ini belum ada terobosan dan upaya mempercepat menghidupkan kawasan sentral industri di Aceh.
"Terkesan lambat, penyebabnya salah satunya adalah disektor pelayanan, sehingga malah ironisnya ada investor yang sudah berkomitmen investasi, harus angkat koper, akibat lambatnya birokrasi dalam memenuhi kebutuhan para investor,"ungkap Usman
Ia juga menilai, pemerintah Aceh dibawah Gubernur Nova Iriansyah dengan anggaran yang besar belum mampu membawa Aceh menjadi Hebat sesuai visi yang ingin dicapai.
"Kegagalan dalam berbagai kebijakan dan program bukan diakibatkan pandemi, namun lemah pada kepemimpinan Gubernur, karena gagalnya dalam melakukan reformasi birokrasi salah satunya,"tutup Usman Lamreung dengan tegas
Penulis: Hendria Irawan
