IJN - Simeulue | Kisruh terkait dugaan adanya proyek fiktif yang ditemukan oleh anggota dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue dari Komisi C saat melakukan kunjungan kerja (Kungker) pada (06/02/2019) yang lalu ke Kecamatan Simeulue Barat, Simeulue selesai sudah.
Dalam RDP terbuka diketuai oleh Irwan Suharmi, SE, M.Si, serta Poni Harjo selaku wakil ketua satu. Dihadiri 12 orang anggota DPRK Simeulue, Inpektorat, Dinas PU, serta sejumlah masyarakat lainnya.
Proyek bernilai Rp 12,8 Miliar dari dana DOKA tahun 2019 lalu itu ternyata ada dan sedang dilaksanakan. Kendati lokasinya bergeser dengan yang tercatat di surat perjanjian kontrak awal dengan nama pekerjaan pengaspalan jalan dari arah simpang batu ragi menuju jalan arah simpang patriot dengan pelaksana kegiatan PT Intan Metueh Jaya.
"Proyek itu tidak fiktif, kegiatannya memang ada, namun ada pergeseran tempat atas dasar asas manfaat," kata, Breueh Firdaus, Kabid Bina Marga Dinas PU Simeulue, pada acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue, di gedung DPRK Simeulue, Rabu, 19/02/2020.
Dijelaskan Breueh, pemindahan pembangunan itu dilakukan karena warga di Desa Amabaan dan desa Miteum yang sedang dilakukan pembangunan jalan itu penduduknya kurang lebih berkisar sebanyak dua ribu orang. Sehingga dianggap lebih besar manfaatnya daripada diawali dari titik yang tercatat di kontrak pekerjaan awal.
"Pada pembangun saat ini warganya lebih banyak, sehingga dianggap lebih besar manfaatnya," jelas Breueh Firdaus.
Lanjutnya, pada tahun 2021 mendatang ruas jalan itu akan dilanjutkan pembangunannya, sehingga nantinya di daerah itu secara keseluruhan akan merasakan pembngunan jalan secara keseluruhan.
"Niat kami hanya ingin membangun serta memajukan Simeulue, kami tidak mungkin menghianati pulau kami sendiri," tuturnya.
Sementara itu, Ihya Ulumuddin, SP selaku Ketua Komisi C DPRK Simeulue yang juga menjadi ketua Kungker itu mengatakan, sejatinya dewan yang melakukan Kungker itu tidak salah alamat. Alasannya, sesuai data yang mereka dapat dari bagian pembangunan Simeulue, tujuan mereka sudah sesuai alamat.
"Alamat yang kita tuju saat Kungker sudah tepat, kalau ada pemindahan atas dasar asas manfaat tadi itu kami tidak tau, sebab tidak pernah dibicarakan sama kami," jelas Ihya Ulumuddin.
Untuk itu, ke depan. Pihaknya berharap pada pemerintah kiranya terus bersinergi dengan dewan, sehingga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Sebab, untuk membangun Simeulue ini butuh kekompakan antara keduanya. (AA/**).
