07 Des 2025 | Dilihat: 148 Kali

Pemerintah Aceh Minta Kemenkes Turunkan TCK ke Wilayah Bencana

noeh21
Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin. | (Foto IJN)
      
IJN — Banda Aceh | Pemerintah Aceh meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk segera menurunkan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) guna memperkuat respons penanganan darurat di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh. 
 
Permintaan ini disampaikan menyusul meningkatnya kebutuhan tenaga kesehatan dan layanan medis di sejumlah kabupaten/kota yang mengalami banjir dan longsor.
 
Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin, menyampaikan bahwa HEOC (Health Emergency Operation Center) atau Klaster Kesehatan Provinsi telah diaktifkan sebagai pusat komando penanggulangan krisis kesehatan.
 
Posko HEOC tersebut kini beroperasi di Dinas Kesehatan Aceh untuk menghimpun informasi, memantau situasi lapangan, dan mengoordinasikan upaya respons cepat, ungkap Murthala pada Minggu, 07 Desember 2025.
 
“HEOC sudah aktif dan seluruh informasi awal ditangani melalui Rapid Health Assessment (RHA). Namun, kondisi di lapangan membutuhkan tambahan personel kesehatan. Karena itu, kami meminta dukungan Kemenkes untuk menurunkan TCK ke wilayah terdampak,” ujarnya.
 
TCK merupakan tenaga kesehatan khusus yang dimobilisasi pada situasi krisis kesehatan darurat, seperti bencana alam (banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor), bencana non-alam (pandemi, KLB penyakit menular), maupun kondisi darurat sosial yang berdampak luas. Mereka bertugas memberikan layanan kesehatan minimal ketika fasilitas kesehatan setempat kewalahan atau sumber daya reguler tidak memadai.
 
Saat ini, sebanyak 14.615 TCK tercatat tersebar di seluruh Indonesia dan berada di bawah koordinasi Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes. Pemerintah daerah dapat mengajukan permintaan mobilisasi sesuai kebutuhan dan tingkat kedaruratan.
 
“Kami berharap tambahan tenaga kesehatan dari pusat dapat memperkuat layanan di daerah, terutama untuk evakuasi medis, pelayanan di pos-pos pengungsian, serta penanganan penyakit berisiko pada masa tanggap darurat,” tambah Murthala.
 
Dengan pengaktifan HEOC dan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat, Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk mempercepat upaya penanggulangan krisis serta memastikan masyarakat terdampak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, tutup Murhala.
 
Penulis : Muhammad Zairin
Editor : Redaksi