IJN - Banda Aceh | Pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan Aceh memastikan pelayanan kesehatan di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi tetap berjalan. Berdasarkan laporan Health Emergency Operational Center (HEOC), 65 rumah sakit di Aceh berstatus operasional.
Kepala Dinas Kesehatan Aceh, dr Ferdiyus, menyampaikan bahwa dari total 309 puskesmas yang tersebar di 18 kabupaten/kota, sebanyak 291 puskesmas beroperasi normal dan 18 puskesmas beroperasi sebagian.
“Tidak ada puskesmas yang berhenti total. Pelayanan kesehatan dasar masih dapat diakses masyarakat, meskipun di beberapa wilayah terdampak dilakukan penyesuaian operasional,” ujar Ferdiyus, Senin, 29 Desember 2025.
Layanan difokuskan pada kelompok rentan, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, lansia, dan penyandang disabilitas. Hingga saat ini, layanan kesehatan di posko-posko darurat telah menjangkau 11.735 orang, dengan kasus terbanyak Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), penyakit kulit, hipertensi, diare, dan dermatitis. Kewaspadaan terhadap potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) terus ditingkatkan.
Untuk mendukung operasi di lapangan, Dinas Kesehatan Aceh telah mengerahkan 3.307 relawan yang tergabung dalam 305 tim di 12 kabupaten/kota. Dukungan logistik kesehatan juga telah didistribusikan, mencakup 2.399 paket obat-obatan dan bahan medis habis pakai, 5.538 paket PMT untuk balita dan ibu hamil, 1.203 paket vitamin A, serta 26.959 paket sanitasi kit.
“Kami terus melakukan pemantauan layanan, distribusi logistik, dan koordinasi lintas sektor agar pelayanan berjalan dengan lancar,” jelasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan Aceh telah menyiapkan RSUD Zainoel Abidin (RSUDZA) dan rumah sakit daerah lainnya untuk penanganan rujukan korban bencana.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Direktur rumah sakit, termasuk bekas ruang perawatan COVID-19 di RSUDZA, yang dapat difungsikan jika rujukan meningkat,” ungkap Ferdiyus.
Selain mempersiapkan RSUDZA, Dinas Kesehatan juga meminta rumah sakit di tingkat kabupaten/kota memaksimalkan pelayanan di wilayahnya masing-masing untuk mengurangi beban rujukan. “Dengan langkah ini, penanganan kesehatan dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi,” tutup Ferdiyus.
Penulis : Ray
Editor : Muhammad Zairin
