05 Des 2022 | Dilihat: 252 Kali

Erick Sebut 65 Persen Dana Pensiun BUMN Bermasalah

noeh21
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan 65 persen dana pensiun di BUMN bermasalah dan harus diperbaiki agar tidak memburuk seperti Asabri dan Jiwasraya. ( ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo).
      
IJN - Jakarta | Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan 65 persen dana pensiun di BUMN harus segera diperbaiki agar tidak memburuk seperti yang terjadi pada kasus Asabri dan Jiwasraya.
 
Ia menyebut 65 persen dana pensiun BUMN itu memerlukan perhatian khusus. Erick mengklaim pihaknya telah melakukan benchmarking dengan Singapura dan Kanada untuk bisa menyelesaikan perbaikan dana pensiun tersebut.
 
Selain itu, Erick juga mengatakan Komisi VI DPR RI perlu ikut memberi perhatian.
 
"Dan ini yang saya rasa mengkhawatirkan karena deteksi awal, ini tidak menakut-nakuti, tapi 35 persen yang sehat, 65 persen harus ada perhatian khusus," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin 5 Desember 2022.
 
Kementerian BUMN, kata Erick, berencana untuk melakukan transformasi pengelolaan dana pensiun sesuai tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada 2023 mendatang.
 
Ia ingin dana pensiun BUMN bisa dikelola secara profesional. Ada pun saat ini Dana Pensiun dikelola secara mandiri oleh masing-masing BUMN.
 
"Nah ini kita mau coba diperbaiki, jangan sampai pensiunan pegawai BUMN justru jadi masalah ke depan. Dan juga jangan sampai aset-aset BUMN yang ada tadi, akhirnya hilang atau tidak dimanfaatkan. Ini yang kita coba sedang petakan," ungkap Erick.
 
Menurut Erick, dengan pengelolaan yang profesional, pensiunan BUMN bisa mendapat kepastian soal penempatan dana mereka.
 
"Karena kembali, sama dengan Jiwasraya dan Asabri, adalah penempatan investasi, yang tentu ini tidak punya standard sehingga bisa terjadi, saya masih bilang bisa, (karena) kita nggak boleh menduga-duga, bisa terjadi penyelewengan," tuturnya.
 
Erick pun menjelaskan telah berupaya memulai langkah konsolidasi dengan memanggil seluruh direksi BUMN soal temuan-temuan di lapangan. Ia memastikan akan menindak keras jika ada indikasi penyelewengan seperti yang terjadi di Jiwasraya dan Asabri.
 
"Karena ini total potensi yang luar biasa, dan mumpung kita punya waktu untuk penyelesaian benchmarking dengan yang ada di Jiwasraya, Asabri ataupun yang sudah kita lakukan dengan Singapura dan Kanada," katanya.
 
 
Sumber: CNNIndonesia
Sentuh gambar untuk melihat lebih jelas