IJN - Jakarta | Persoalan banjir, pendangkalan sungai hingga kebutuhan irigasi di Aceh menjadi perhatian serius Anggota DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD). Sejumlah usulan penanganan infrastruktur sumber daya air di Aceh dibawanya langsung ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk diperjuangkan dalam program pembangunan dan penganggaran.
HRD menemui Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, beserta jajaran pejabat terkait di Jakarta Selatan, Kamis, 12 November 2026. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerjanya ke Kabupaten Aceh Utara dan Pidie Jaya pada awal November lalu.
Dalam pertemuan tersebut, HRD menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak masyarakat, mulai dari pembangunan jaringan irigasi, penguatan bendung, pembangunan tanggul hingga normalisasi sungai yang selama ini menjadi persoalan di kawasan tersebut.
Salah satu usulan prioritas adalah pembangunan Irigasi Pirak Timur, Kabupaten Aceh Utara, yang diproyeksikan dapat mengairi sekitar 1.700 hektare areal persawahan. Untuk mempercepat realisasinya, HRD mendorong alokasi anggaran penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) pada 2027.
Selain itu, ia mengusulkan pembangunan tanggul atau tebing Sungai Krueng Sawang sepanjang sekitar 1,5 kilometer ke arah hulu Bendung Daerah Irigasi (D.I.) Jamuan. HRD juga memperjuangkan pengalokasian anggaran penyusunan Detail Engineering Design (DED) pada 2027.
Tak hanya itu, penguatan Bendung D.I. Jamuan yang sedang dibangun juga dinilai penting melalui pembangunan ground sill dengan kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp40 miliar. Dokumen perencanaan untuk pekerjaan tersebut disebut telah tersedia.
Persoalan sedimentasi dan pendangkalan sungai turut menjadi perhatian. HRD meminta normalisasi Sungai Krueng Pirak di Aceh Utara dan Krueng Meureudu di Pidie Jaya agar dilakukan sesuai kebutuhan teknis masing-masing.
Menurutnya, kondisi sungai yang mengalami pendangkalan berpotensi meningkatkan risiko banjir, sekaligus mengancam permukiman dan lahan pertanian masyarakat.
"Semua aspirasi ini kami bawa langsung ke Kementerian PU karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Ada petani yang membutuhkan kepastian air untuk sawahnya dan ada warga yang membutuhkan perlindungan dari ancaman banjir. Kita tidak ingin persoalan ini terus berulang tanpa penanganan yang jelas," ujar HRD.
Ia menegaskan, pembenahan infrastruktur sumber daya air harus menjadi bagian penting dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana banjir dan longsor November 2025.
Menurut HRD, pemulihan tidak cukup hanya dengan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Pemerintah juga perlu memperkuat infrastruktur pengendalian banjir dan jaringan irigasi agar masyarakat lebih terlindungi serta aktivitas ekonomi dan pertanian kembali berjalan optimal.
Dalam pertemuan itu, Dirjen SDA Kementerian PU beserta jajaran menerima dan mencermati berbagai usulan yang disampaikan, termasuk kebutuhan teknis, kesiapan dokumen perencanaan serta tahapan yang diperlukan agar program tersebut dapat diproses melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran kementerian.
Sebagai anggota Komisi V sekaligus Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, HRD menyatakan akan terus mengawal usulan tersebut melalui koordinasi dengan Kementerian PU dan balai teknis terkait, termasuk memperjuangkan dukungan anggaran sesuai mekanisme yang berlaku.
"Bagi saya, ini bukan sekadar memperjuangkan proyek pembangunan. Di balik setiap usulan ada kepentingan dan harapan masyarakat. Kita ingin petani bisa menggarap sawah dengan ketersediaan air memadai dan warga tidak lagi dihantui banjir. Karena itu, aspirasi masyarakat harus terus kita kawal sampai ada tindak lanjut nyata," tegasnya.
HRD berharap sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat penanganan persoalan sumber daya air di Aceh, sehingga berbagai kebutuhan masyarakat tidak berhenti sebagai usu
Penulis | Redaksi
Editor | Muhammad Zairin
