IJN - Aceh Besar | Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dibawah kepemimpinan Bupati Mawardi Ali dan Wakil Bupati Waled Husaini akan berakhir masa jabatannya pada pertengahan tahun 2022 mendatang.
Dengan berakhirnya masa pemerintahan, Pemerintah Aceh atas persetujuan pemerintah pusat menunjuk Pejabat Bupati (Pj) untuk melanjukan program-program yang sudah dijalankan pada pemerintah sebelumnya sampai tahun 2024.
Pada pelaksanaan pilkada tahun 2024 mendatang, Kabupaten Aceh Besar belum ada politisi secara jelas dan terang menyatakan untuk maju sebagai calon Bupati/wakil Bupati.
Namun, kabar dari berbagai kalangan elit, media massa dan politisi ada beberapa elit politik Aceh Besar berkeinginan mencalonkan diri, biarpun saat ini masih malu-malu, seperti dari Partai Demokrat, Partai Golkar dan Partai Aceh.
Direktur Eksekutif Lembaga Emirate Devlopment Research (EDR) Usman Lamreung mengatakan, ketiga Partai tersebut tentu yang menarik ditelisik adalah Partai Aceh, pada periode sebelumnya tahun 2012 - 2017 kader terbaik partai lokal tersebut sebagai penguasa di Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
Namun pada pilkada 2017 lalu, kader Partai Aceh Saifuddin kalah dengan Mawardi Ali berasal dari Partai PAN beserta koalisinya.
DPW Partai Aceh, Aceh Besar mendapat dua periode sebagai pemenang pemilu legislatif, dalam tiga pelaksanaan pemilihan legislatif yaitu Pemilihan Legislatif tahun 2009 mendapatkan kursi terbanyak yaitu 10 kursi, tahun 2014 mendapatkan 9 kursi, hilang 1 kursi, tahun 2019 mendapatkan 5 kursi, hilang 4 kursi.
Dua periode Pileg Partai Aceh wilayah Aceh Besar sebagai pemenang, diperiode ketiga turun sangat dratis suara dan kursi di DPRK malah hilang kursi sebagai Ketua DPRK dua periode.
Usman menjelaskan, Partai Aceh di periode ketiga pemilihan legislatif tidak mampu mempertahankan suara terbanyak dan kursi di DPRK, kader-kader Partai Aceh tidak lagi mendapatkan kepercayaan masyarakat, karena kekecewaan rakyat Aceh Besar pada partai Aceh belum mampu merealisasi janji-janji politik, hingga akhinya kursi DPRK diambil Partai lain.
Dinamika politik Aceh Besar tentu akan menarik dilihat bagaimana peran partai politik lokal, khususnya Partai Aceh dalam menanggapi masalah kemiskinan, palayanan pendidikan, kesehatan, reformasi birokrasi, Syariat Islam, temuan-temuan BPK dalam pengelolaan anggaran (APBK), dan berbagai kebijakan publik lainnya sesuai yang sudah ditetapkan dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) pemerintah Aceh Besar yang sudah dijalankan dibawah kepemimpinan Bupati Mawardi Ali dan Wakil Bupati Waled Husaini.
Dari berbagai masalah kebijakan dan ketimpangan dibawah pemerintah Bupati Mawardi Ali dan Waled Husaini tersebut diatas, sepertinya Partai Aceh belum mampu memberikan kontribusi yang besar, sesuai harapan masyarakat Aceh Besar. Partai Aceh perwakilannya di DPRK terlalu pasif, dan kompromis, yang seharusnya kader PA yang sudah dipilih sebagai anggota DPRK bersuara lantang, tanpa kompromis untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh Besar.
"Agar berbagai program yang sudah dicetuskan dan menjadi harapan masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik seperti percepatan pembangunan Pulo Aceh termasuk masalah puskesmas yang belum selesai, infrastruktur jalan, pelayanan pendidikan, kesehatan, reformasi birokrasi, pelaksanaan syariat Islam dan sebagainnya ,"jelasnya.
Menurut Usman, seharusnya Partai Aceh garda terdepan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, apalagi Partai Aceh berhasrat pada pilkada 2024 berkeinginan mencalonkan kader terbaiknya ikut pilkada.
Semestinya, untuk mendapatkan simpati dan dukungan rakyat Aceh Besar pada pilkada 2024, memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah Aceh Besar, yang tidak sesuai dengan program dan menyalahi berbagai peraturan.
Usman berharap, jangan sampai Partai Aceh di Aceh Besar pada pemilu legislatif dan pilkada ditinggalkan oleh rakyat Aceh Besar, masih ada waktu 2 tahun lagi untuk berbenah, dan mengangkat popularitas partai, dengan beroposisi dengan pemerintah, sebagai pengimbang, agar berbagai kebijakan pemerintah kabupaten Aceh Besar benar-benar berpihak untuk kepentingan rakyat Aceh Besar.
"Kita tau semua sudah hampir lima tahun pemerintah Aceh Besar dibawah kepemimpinan Bupati Mawardi Ali dan Waled Husaini belum mampu merealisasikan visi dan program-program pembangunan seperti reformasi birokrasi, pelaksanaan Syariat Islam, pelayanan publik, banyak temuan BPK sarat masalah pengelolaan APBK, belum geliatnya kota janto sebagai ibukota kabupaten, dan sebagainya,"ucapnya
"Partai Aceh harus garda terdepan menyoroti berbagai ketimpangan pembangunan di Aceh Besar, agar berbagai masalah ketimpangan menjadi pertimbangan pemerintah Aceh besar untuk dikoreksi agar sasar pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat Aceh besar. Partai Aceh mampu membuktikan selama 2 tahun ini, kiprah dan peran dalam pembangunan Aceh Besar yang lebih baik," tutupnya
