Anggota DPRA: Gebrakan Masker Pemerintah Aceh Pemborosan Anggaran

IJN - Banda Aceh | Kebijakan gebrakan masker yang dicanangkan Pemerintah Aceh dinilai sarat dengan politis dan bentuk pemborosan anggaran, bahkan terkesan kegiatan ini seperti dipaksakan. 

Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi V DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, dalam pernyataan tertulisnya kepada Media INDOJAYANEWS.COM, Kamis 3 September 2020.

Iskandar Usman Al- Farlaky mengatakan, satu juta masker kan bantuan Presiden, bukan dari Pemerintah Aceh. Nah dana refocusing dikemanakan, rakyat ingin tahu, kita (DPRA) juga tidak diberi laporan, rapat saja kita undang mereka tidak datang.

“Kita nilai kebijakan ini sarat dengan kepentingan politik serta pemborosan,"kata Iskandar Usman.

Menurut Iskandar Usman Al-Farlaky,
seharusnya Pemerintah Aceh bisa meminta bantu Kabupaten/Kota di seluruh Aceh.

"Bukankah kita memiliki perangkat dari daerah hingga pelosok. Kenapa mesti harus diturunkan staf Provinsi dengan biaya SPPD yang tak sedikit. Ini bentuk pemborosan,”ucap Iskandar. 

Iskandar juga menjelaskan, satu sisi pemotong biaya publik dengan alasan fokus pada penanganan Corona. Tapi di sisi lain, anggaran yang ada justru digunakan untuk kebijakan-kebijakan tanpa rencana yang matang.

Iskandar berharap eksekutif tidak berpesta pora di atas penderitaan masyarakat Aceh selama pandemi Covid-19 berlangsung.

“Harusnya Pemerintah Aceh bisa fokus pada pembinaan dan pertumbuhan UMKM di Aceh, bukan malah melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan Kabupaten/Kota. Saat ini banyak pelaku usaha yang menjerit, kenapa tidak dibantu,”Harap Iskandar yang juga mantan aktivis mahasiswa ini.

Yang paling dikhawatirkan, kata Iskandar, gebrakan masker dengan menurunkan banyak staf ke Kabupaten/Kota justru akan menjadi potensi penyebaran virus Corona baru di Aceh.

“Sejumlah pejabat Aceh terjangkit Corona. Ini pasca mereka hilir mudik Aceh-Jakarta. Siapa yang jamin jika staf yang diturunkan ke daerah adalah OTG yang bisa menularkan warga Aceh lainnya,”ungkap Iskandar.

“Kalau ini terjadi, maka pemerintah Aceh harus bertanggungjawab,”demikian tutup Alumni UIN Ar-Raniry dengan tegas

Penulis: Hendria Irawan