21 Juli 2021 | Dilihat: 1392 Kali
Ini Penjelasan Sekda Nagan Raya dan BPKD Terkait Pengadaan Mobil Dinas Bupati
noeh21
Keterangan Foto: Sekda Nagan Raya Ardimartha [Hendria Irawan/IJN]
 

IJN – Nagan Raya | Ditengah pandemi covid-19, terendus kabar ada dugaan pembelian mobil dinas baru Bupati seharga Rp 1.7 Miliyar, bahkan hal itu menjadi perbincangan hangat masyarakat setempat.

Seperti dilihat INDOJAYANEWS.COM disitus LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Nagan Raya, pengadaan mobil baru itu bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021.

INDOJAYANEWS.COM berusaha memintai konfirmasi langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Nagan Raya, Ir. H Ardimartha saat ditemui diruang kerjanya, Rabu 21 Juli 2021.

Sekda Ardimartha membenarkan adanya pengadaan mobil dinas seharga Rp 1.7 miliyar. “Terkait pengadaan mobil dinas Bupati memang ada, itu kita bahas pada tahun anggaran 2021 dan ikut dibahas dengan anggota banggar," katanya

Terhadap pengadaan mobil dinas, pihaknya mengaku sudah lama tidak diadakan pengadaan mobil jabatan baru, terakhir tahun 2010 yang ikut di bahas bersama dewan anggaran.

Menurut Sekda, kondisi mobil Bupati sudah sangat rusak parah dengan aktivitas bupati yang sangat padat, bahkan sempat mogok dijalan. "Pernah mogok, pertama mogok saat kunjungan ke Takengon, Darul Makmur, dan terakhir saat kunjungan Gubernur melihat kebakaran hutan beberapa pekan lalu di Nagan Raya, itu juga pernah mogok ditengah jalan,"ungkap Sekda.

Lanjutnya, sudah sewajarnya dilakukan pengadaan mobil dinas baru, menggingat mobilitas kegiatan bupati yang sangat padat.

Baca Juga: KMPA Desak DPRK Nagan Raya Batalkan Pembelian Mobil Dinas Baru Rp 1.7 Miliyar

Sekda Ardimartha kembali menegaskan, pengadaan mobil dinas tersebut sudah pernah dibahas bersama DPRK Nagan Raya dan pihak badan anggaran (Banggar). "Pernah di bahas bersama anggota banggar DPRK, dan itu pernah dibahas pada anggaran tahun 2021,"tegas Sekda.

Sekda mengaku tidak ingat lagi terkait anggota banggar yang hadir pada rapat tersebut. Namun anggaran di postkan ke BPKD, tidak di Sekdakab.

Dia membeberkan tidak ada kendala baik dari pihak eksekutif maupun legislatif pada pembahasan tersebut.

Baca Juga:  BIN Dapat Dukungan Dari Presiden Soal Vaksinasi Door To Door

Bahkan ia menyebut, sempat ada pengadaan mobil untuk asisten yang kondisi sangat memprihatinkan, namun karena pandemi Covid-19, pihaknya membatalkan pembelian mobil tersebut. “hanya mobil dinas bupati yang masuk dalam proses pengadaan, karena kondisi mobil tersebut sering mogok,"sebutnya lagi.

Selain itu, ia meminta masyarakat bisa memberikan fakta yang cukup dan ditanyakan kepihak terkait, terhadap isu simpang siur yang sempat heboh tersebut. "Kita sangat terbuka untuk siapapun, bahkan ditengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 kita sangat berhemat, namun untuk pengadaan mobil baru sudah sangat layak, bahkan sudah 10 tahun tidak ada pengadaan mobil baru,"tutup Sekda.

Tak sampai disitu, secara terpisah ditemui INDOJAYANEWS.COM, Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Nagan Raya Ali Munir. SE, MM AK. CA mengaku ikut hadir pada rapat dengan DPRK terkait pembahasan mobil jabatan Bupati tersebut.

“Proses anggaran sudah dituangkan dalam rancangan APBD 2021 dan sudah disampaikan ke DPRK untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan Badan Anggaran dan tim anggaran Pemkab Nagan Raya,"kata Kadis BPKD, Ali Munir.

Baca Juga:Reskrim Polres Nagan Raya Berhasil Tangkap Pelaku Pembunuhan di Simpang Peut

Terhadap pengadaan mobil dinas Bupati, Ali Munir mengaku hal tersebut berjalan sebagaimana dalam proses pembahasan. "Semua sepakat dan setuju dengan anggaran tersebut dan penetapan anggaran tersebut disetujui oleh semua pihak,"jelasnya.

Lanjutnya, tim banggar ikut hadir pada pembahasan APBD 2021 termasuk sekwan dan sudah disampaikan untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut. “Hasil koordinasi dengan Sekdakab, mobil dinas Bupati sudah tidak optimal dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bupati yang sangat padat. Bahkan kendaraan dinas yang sudah 10 tahun lebih dengan kondisi yang sudah tidak layak dan sudah beberapa kali dilakukan pemeliharaan, namun hasilnya tetap tidak optimal, sampai beberapa kali mogok dijalan,"jelasnya.

Dia mengungkapkan pengadaan mobil sempat ditunda pada tahun 2019 dan pernah dianggarkan, namun kondisi yang tidak memungkinkan sehingga tidak dilakukan pengadaan saat itu. Bahkan tahun 2020 juga ditunda karena fokus pada penanganan covid-19 dengan berbagai kebijakan. "Karena mobil sering mogok, sehingga pengadaan dianggap prioritas, guna menunjang pelaksanaan tugas Bupati Nagan Raya,"ujarnya.

Tambahnya, namun jika beban tugas begitu besar dan mobilitas Bupati yang tinggi tanpa ada sarana tranportasi yang layak, akan sulit menjangkau wilayah yang begitu luas, oleh karena itu efisiensi tetap dilakukan.

"kendaraan bupati saya pikir ini sangat krusial dalam rangka mendukung tugas dan fungsi sebagai kepala daerah, bahkan kita menghargai semua pendapat dari masyarakat, kita tidak anti-kritik, silahkan beri masukan untuk pemerintah demi kebaikan daerah, agar pembangunan dan proses pelayanan masyarakat bisa lebih baik,"demikian tutupnya



Penulis: Hendria Irawan
Jl. Lampanah Kuta Alam Banda Aceh.
Kecamatan Kuta Alam.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
​​​​​​Email : redaksiindojaya@gmail.com



Redaksi menerima kiriman opini. Panjang opini 500 – 600 kata dan dikirim ke: redaksiindojaya@gmail.com