IJN - Nagan Raya | Di tengah impitan krisis ekonomi akibat pandemi covid-19, terendus kabar ada dugaan pembelian mobil dinas baru seharga Rp 1,7 Miliyar.
Sebagaimana dilihat disitus LPSE (Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Nagan Raya, pengadaan mobil tersebut dengan sumber dana APBD Tahun Anggaran 2021.
Baca Juga: DPR Dukung Langkah BIN Gencar Vaksinasi di Wilayah Padat Penduduk
Ketua Komite Mahasiswa Pemuda Aceh (KMPA), Rahmat Beutong menyayangkan ditengah pendemi covid-19 Bupati Nagan Raya malah membeli mobil dinas seharga Rp 1.7 M.
"Sungguh disayangkan, harga mobil dinilai sangat besar, seharusnya Bupati Nagan Raya lebih fokus bagaimana mengatasi ekonomi masyarakat yang sangat melemah di tengah pandemi covid 19,"kata Rahmat kepada INDOJAYANEWS.COM, Senin 19 Juli 2021.
Baca Juga: BIN Dapat Dukungan Dari Presiden Soal Vaksinasi Door To Door
Terkait pengadaan mobil dinas, Rahmat menegaskan, KMPA mendesak DPRK Nagan Raya segera membatalkan pembelian mobil dinas tersebut. "Sejauh mana kontraknya, kok ini bisa terjadi, jangan-jangan DPRK juga ada dugaan kong kalikong dengan eksekutif," katanya.
Menurutnya, jika pembelian mobil dinas dengan harga yang sangat fantastis itu tanpa sepengetahuan legislatif, maka DPRK harus mengusut hal tersebut.
Baca Juga:Reskrim Polres Nagan Raya Berhasil Tangkap Pelaku Pembunuhan di Simpang Peut
"Kalau mobil seharga Rp 1.7 M, jika dibangun rumah kaum dhuafa, berapa unit rumah udah siap dengan uang pembelian mobil baru tersebut,"sebut Rahmat.
Rahmat meminta pemerintah untuk mengkaji ulang pembelian mobil dinas tersebut, layakkah ditengah krisis ekonomi akibat pandemi menggunakan anggaran itu dengan membeli mobil baru.
"Kalau berbicara mobil dinas, saya rasa tiga tahun lalu sudah ada pengadaan mobil Bupati/Wakil Bupati dengan merek Innova venture dengan harga sangat lumayan, kok tahun ini ada pangadaan lagi, ini sangat aneh, sudah cukup rakyat menderita,"tambahnya
Baca Juga:KMPA Apresiasi Gerak Cepat Kepolisian Ungkap Kasus Pembunuhan di Simpang Peut
"Kami KMPA Nagan Raya mendesak DPRK untuk membatalkan pembelian mobik dinas tersebut, walaupun sudah di tender kami meminta untuk segara di batalkan,"tutupnya tegas.
Penulis: Hendria Irawan
