Kajati Aceh Tekankan Pengawalan dan Pendampingan Pembangunan Bireuen

IJN - Bireuen | Pengawalan dan pendampingan hukum terhadap program pembangunan dan pemulihan pascabencana menjadi salah satu perhatian dalam kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Teuku Rahmatsyah, ke Kabupaten Bireuen, Selasa, 10 November 2026 malam.

 

Dalam pertemuan bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bireuen di Pendopo Bupati, Kajati menekankan pentingnya koordinasi antara kejaksaan dengan pemerintah daerah serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), terutama untuk memastikan program pembangunan yang menggunakan anggaran negara berjalan sesuai ketentuan hukum.

 

Kajati Aceh berharap Kejaksaan Negeri Bireuen terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah, termasuk mendukung pelaksanaan program penanganan dan pemulihan pascabencana.

 

Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya sebatas hubungan kelembagaan, tetapi juga diwujudkan melalui mitigasi risiko hukum, pencegahan, pendampingan, serta pengawalan terhadap pelaksanaan program pembangunan.

 

Langkah itu dinilai penting agar penggunaan anggaran negara berlangsung sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, dan akuntabel serta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

 

Kunjungan Kajati Aceh tersebut disambut Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis, S.T., Wakil Bupati Ir. Razuardi, M.T., bersama unsur Forkopimda, Kajari Pidie Jaya, para Asisten Setdakab, kepala SKPK, dan camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

 

Kedatangan Kajati bersama Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Aceh dan rombongan diawali prosesi peusijuk yang dipimpin Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Bireuen, kemudian dilanjutkan dengan jamuan makan malam.

 

Rombongan Kajati Aceh turut didampingi Asisten Intelijen Kejati Aceh, Asisten Pidana Militer, Kepala Bagian Tata Usaha, serta sejumlah pejabat lainnya.

 

Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat hubungan kelembagaan antara Pemerintah Kabupaten Bireuen dan jajaran Kejaksaan, khususnya dalam mendukung percepatan pembangunan, penanganan dampak bencana, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

Dengan pengawalan dan koordinasi yang baik, pelaksanaan program pemerintah diharapkan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memiliki kepastian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

 

Penulis | Amiruddin

Editor | Muhammad Zairin