IJN - Bireuen | Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HIMATN) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh mengaku kecewa terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen dan DPRK Bireuen.
Lewat keterangan persnya, HIMATN Unimal melalui Kabid Internalnya mengatakan, hingga saat ini belum ada satu pun paket proyek fisik maupun pengadaan barang dan jasa dari APBK Bireuen tahun Anggaran 2020 yang ditender.
“Kita sangat kecewa dan menyayangkan atas kinerja Pemkab Bireuen yang sangat buruk seperti ini, dimana ada puluhan paket proyek yang belum ditender. DPRK Bireuen dalam menjalankan fungsi pengawasannya juga lalai, sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan tender proyek saat ini," Kata Ketua Bidang Internal dan Eksternal HIMATN FH Unimal, Muhammad Rajief, Senin 13 Juli 2020.
Dalam rilis pers yang dikirim ke Media INDOJAYANEWS.COM, Rajief mengungkap, proyek fisik maupun pengadaan barang dan jasa untuk tahun 2020, anggarannya sebesar Rp80 miliar lebih yang tersebar di sejumlah SKPK. Namun, belum ada satu pun yang ditender.
"Tentunya hal tersebut sangat berdampak kepada masyarakat, baik dalam sektor pembangunan, sektor pengembangan ekonomi maupun sektor sosial," ujarnya
Muhammad Rajief mendesak, DPRK selaku lembaga legislatif di Bireuen segera jalankan fungsinya.
"Kami mendesak DPRK agar menjalankan fungsinya, salah satunya adalah fungsi pengawasan dengan efektif dan efisien dalam permasalahan ini, agar Pemkab Bireuen segera melakukan tender," demikian tutup Muhammad Rajief. (R)
