IJN - Aceh Timur | Aksi peringatan 21 tahun gempa dan tsunami Aceh di Idi, Kabupaten Aceh Timur, Jumat, 26 Desember 2025, berlangsung dengan jumlah peserta terbatas. Penyelenggara sengaja tidak mengerahkan massa besar guna mencegah provokasi dan menjaga aksi tetap damai serta bermartabat.
Dalam aksi tersebut, para pendemo membawa bendera putih sebagai simbol ketidakberdayaan rakyat dan harapan akan bantuan kemanusiaan dari semua pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Bendera putih itu juga menjadi isyarat bahwa masyarakat berada dalam kondisi terdesak dan membutuhkan pertolongan segera.
Orator aksi, Tgk Rabo, mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) wilayah Perlak, menyebut banyak warga telah kehilangan rumah, kebun, dan harta benda akibat banjir bandang dan longsor yang terus berulang. Menurutnya, bencana tersebut bukan semata peristiwa alam, melainkan dampak dari rusaknya hutan dan lingkungan.
“Kami mengibarkan bendera putih karena kami sudah tak berdaya. Rumah dan harta kami hanyut diterjang banjir dan longsor. Ini akibat ketidakmampuan negara menjaga hutan dan gunung,” ujar Tgk Rabo dari atas atap mobil komando.
Ia kemudian mengingatkan Presiden Prabowo Subianto pada pengalaman Aceh pascatsunami 2004, ketika pintu bantuan kemanusiaan internasional dibuka lebar dan pemulihan berlangsung relatif cepat.
“Dulu saat tsunami, ribuan pesawat bantuan mendarat di Aceh. Pemulihan cepat, ekonomi bergerak, rakyat bisa bangkit dan memulai hidup baru. Kenapa sekarang pintu bantuan itu justru ditutup?” katanya.
Menurut Tgk Rabo, ketakutan pemerintah pusat terhadap masuknya lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sudah tidak relevan lagi. Ia menegaskan konflik Aceh telah berakhir sejak dua dekade lalu.
“RI dan GAM sudah berdamai 20 tahun lalu. Tidak akan ada pengibaran bendera bulan bintang, tidak ada tuntutan merdeka. Bendera itu sudah kami simpan dalam-dalam. Jangan takut, Pak Prabowo,” tegasnya.
Dalam orasinya, ia juga mengkritik klaim kesiapsiagaan negara dalam penanganan bencana. Menurutnya, fasilitas yang dijanjikan pemerintah tidak berfungsi di lapangan.
“Helikopter yang disebut ada 50 unit tidak bisa terbang karena tidak ada minyak. Speedboat juga kempes. Kami sudah cukup dibohongi,” ucapnya lantang.
Selain menuntut pembukaan akses bantuan kemanusiaan internasional, para pendemo juga mendesak pemerintah pusat dan daerah agar serius melindungi hutan dan pegunungan Aceh dari aktivitas tambang dan perkebunan sawit yang dinilai semakin tak terkendali.
“Hutan dirusak, gunung dibelah. Tambang dan sawit masuk, tapi manfaatnya tidak sebanding untuk negara dan rakyat. Yang kami terima justru banjir, longsor, dan penderitaan,” kata Tgk Rabo.
Di akhir orasinya, ia kembali menyampaikan pesan simbolik kepada Presiden Prabowo. Jika pemerintah bersedia membuka pintu bantuan kemanusiaan dan sungguh-sungguh menjaga lingkungan Aceh, masyarakat siap menyambut dengan sikap damai.
“Kalau bapak mau membuka pintu bantuan kemanusiaan dan menjaga alam Aceh, kami masyarakat Aceh Timur siap goyang gemoy bersama bapak,” ujarnya.
Aksi damai dengan bendera putih itu menjadi refleksi pahit 21 tahun tragedi gempa dan tsunami Aceh, sekaligus pengingat bahwa bagi sebagian masyarakat Aceh, luka kemanusiaan dan krisis ekologis masih terus dirasakan hingga hari ini.
Penulis : Kontributor Aceh Timur (MU)
Editor : Redaksi
