IJN - Bireuen | Pemerintah Kabupaten Bireuen membuka ruang dialog langsung dengan Koalisi Gerakan Sipil menyusul gelombang aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat terkait penanganan korban banjir dan bencana hidrometeorologi di daerah tersebut.
Dalam audiensi yang berlangsung di ruang kerja Bupati Bireuen, Jumat, 8 Mei 2026 sore, Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, menegaskan, dirinya berkomitmen penuh mengawal pemenuhan hak-hak masyarakat terdampak bencana secara adil, transparan, dan sesuai regulasi.
Pertemuan itu menjadi respons konkret Pemerintah Kabupaten Bireuen terhadap tuntutan publik yang sebelumnya disuarakan dalam aksi damai Koalisi Sipil jilid III di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen awal pekan ini.
Dialog berlangsung terbuka dan konstruktif, dengan fokus utama pada percepatan pemulihan korban serta pengawasan distribusi bantuan agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
“Kami menginginkan seluruh elemen masyarakat ikut mengawasi proses pemulihan pascabencana. Hak-hak korban harus terpenuhi secara adil, tepat sasaran, dan sesuai aturan yang berlaku,” tegas Mukhlis di hadapan perwakilan koalisi sipil.
Bupati juga mengajak kelompok masyarakat sipil untuk tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi ikut terlibat aktif mengawal proses verifikasi data, pengawasan distribusi bantuan, hingga tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Menurutnya, keterlibatan publik menjadi penting agar proses pemulihan berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Audiensi tersebut sekaligus menandai terbukanya ruang komunikasi yang lebih intens antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam mengawal isu-isu strategis kemanusiaan di Kabupaten Bireuen.
Mukhlis menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bireuen tidak anti kritik dan siap menerima masukan sepanjang bertujuan mempercepat pemulihan masyarakat terdampak.
“Kita ingin hari ini menjadi awal koordinasi yang berkelanjutan demi kepentingan rakyat. Pemerintah terus mencari solusi riil dan komprehensif terhadap berbagai tuntutan yang disampaikan masyarakat,” sebut Mukhlis.
Dalam pertemuan itu, Koalisi Gerakan Sipil menyampaikan sejumlah tuntutan penting, mulai dari transparansi data korban banjir, kejelasan mekanisme distribusi bantuan logistik, hingga permintaan jawaban tertulis resmi dari pemerintah daerah terkait langkah-langkah penanganan korban.
Mereka juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pemerintah agar seluruh masyarakat terdampak, baik akibat bencana alam maupun dampak konflik sosial, benar-benar memperoleh hak pemulihan secara layak tanpa diskriminasi.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, Ir. Ismunandar, ST, secara terbuka mengundang Koalisi Gerakan Sipil turun langsung ke lapangan bersama pemerintah.
Menurutnya, validitas data korban harus dibangun melalui verifikasi faktual agar bantuan yang disalurkan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
“Kami mengajak rekan-rekan koalisi sipil bersama BPBD turun langsung melakukan survei dan melihat kondisi korban di lapangan. Mari kita duduk bersama mencari solusi terbaik sesuai regulasi,” kata Ismunandar.
Pemkab Bireuen juga menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran bantuan sosial maupun pembangunan kembali infrastruktur pascabencana wajib mengikuti mekanisme birokrasi dan ketentuan hukum yang berlaku agar pelaksanaannya tetap akuntabel.
Audiensi ditutup dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk membangun komunikasi yang lebih intensif dan berkelanjutan demi mempercepat proses pemulihan korban banjir secara merata, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Penulis | Amiruddin
Editor | Muhammad Zairin
