17 Juni 2021 | Dilihat: 2311 Kali
Kasus Peremajaan Sawit di Nagan Raya Masuk Tahap Penyidikan
noeh21
Foto: H. Munawwal, SH, MH. Kasi Penkum Kejati Aceh.
 

IJN - Nagan Raya | Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh telah meningkatkan kasus dugaan penyimpangan Program Peremajaan Sawit di Kabupaten Nagan Raya ke Tahap Penyidikan

Informasi diperoleh INDOJAYANEWS.COM, kasus dugaan penyimpangan itu dilakukan oleh koperasi perkebunan sejahtera mandiri di Nagan Raya tahun anggaran 2019, dengan anggaran Rp. 12.500.000.000.

Kasi Penkum Kejati Aceh, H Munawal Hadi, SH MH kepada INDOJAYANEWS.COM mengatakan, tim penyelidik pada Bidang Intelijen Kejati Aceh telah meningkatkan status penyelidikan dugaan penyimpangan program peremajaan sawit di Nagan Raya yang dilakukan oleh koperasi perkebunan sejahtera mandiri Tahun Anggaran 2019 ke tahap penyidikan.

Baca Juga: GeRAk Minta Usut Kerugian Negara Pada Pembangunan Mobar Terminal B Nagan Raya

"Tim penyelidik pada Bidang Intelijen Kejati Aceh telah memintai keterangan dan pengumpulan data dari pihak-pihak terkait,"kata Kasi Penkum Kejati Aceh, H Munawal Hadi, Kamis 17 Juni 2021.

Munawal Hadi menyebut Bidang Intelijen Kejati Aceh telah meminta keterangan dan pengumpulan data dari pihak terkait diantaranya;  BPDPKS Kementrian Keuangan, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Aceh, Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya, Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri dan yang melakukan kerja sama dengan Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri

Kronologis Perkara

Kasi Penkum Kejati Aceh Munawal Hadi menjelaskan, tim Peremajaan Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya tidak melakukan verifikasi kebenaran rencana anggaran biaya sebagaimana keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 29/KPTS/KB.120/3 2017 dan perubahannya.

Baca Juga: Demo Kantor Merah Putih, KBMA Dukung KPK Usut Anggaran Kapal Aceh Hebat

Lanjut Munawal, keputusan itu mengatur pedoman peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana dan prasaranan dalam kerangka pendanaan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit.

Bahkan, tim Peremajaan Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya tidak melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap kebenaran lahan yang akan diremajakan.

Sehingga legalitas lahan yang sebahagian besar hanya berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Keuchik diragukan kebenarannya.

"Karena berpotensi masuk ke dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan dan kawasan hutan seluas 500 hektare dan berpotensi merugikan Negara sebesar Rp. 6.500.000.000,"jelas Munawal Hadi.

Baca Juga: Diduga Terkait Kapal Aceh Hebat, Dua pejabat Aceh Diperiksa KPK

Tambah Munawal, selanjutnya terdapat lahan kosong (tidak ada batang sawit / pohon sawit diatas lahan) milik pekebun yang tergabung didalam Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri sebanyak 30 Hektare.

"Pada saat penarikan dana peremajaan tahap pertama dan tahap selanjutnya pihak koperasi perkebunan sejahtera mandiri tidak ada melampirkan bukti/ salinan tagihan, surat penetapan petugas pendamping untuk melakukan verifikasi dan rekomendasi dari Kepala Dinas Perkebunan Nagan Raya serta laporan realisasi dari Koperasi,"sebutnya.

Sebagaimana ketentuan perjanjian kerjasama penyaluran dana peremajaan perkebunan kelapa sawit antara Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri dengan Bank Syariah Mandiri dan BPDPKS. 

Baca: KPK Diminta Serius Berantas Korupsi di Aceh

Hal itu juga tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) perjanjian kerjasama penyaluran dana peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara KPSM dengan PT. BNI dan BPDPKS.

Disebutkan, penarikan dan PPKS hanya dapat dilakukan setelah pihak kedua (PT. BNI) mendapatkan bukti/salinan tagihan serta laporan kemajuan pekerjaan dari pihak pertama yang sudah diverifikasi dan direkomendasi oleh Petugas Pendamping. 

Baca Juga: Polda Aceh Usut Dugaan Kasus Korupsi Pengadaan Bebek 8,4 Miliar

"Berdasarkan keterangan dan dokumen yang diserahkan sekretaris koperasi Produsen Jaya Mandiri kepada tim  penyelidik pada saat penarikan dana peremajaan tahap pertama tersebut, pihak koperasi produsen Jaya Mandiri tidak ada melampirkan bukti/salinan tagihan, ataupun surat penetapan petugas pendamping untuk melakukan verifikasi dan rekomendasi dari Kepala Dinas Perkebunan Nagan Raya,"jelasnya.

Namun pihak Bank PT. BNI tetap mencairkan permohonan pencairan anggaran sebagaimana permohonan  Ex. Pencairan Nomor :02/KPSM/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp. 1.247.000.000.

Sementara, Ketua Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri, lanjut Munawal, telah menggunakan anggaran peremajaan kebun kelapa sawit (Replanting) untuk pembayaran honor/gaji pengurus koperasi yang berasal dari dana Replanting.

Baca Juga: Dua Orang WBP Rutan Kelas IIB Jantho Dapat Asimilasi

Hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 29 / Kpts /KB.120/3/ 2017 tentang Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Perkebunan, yang menerangkan pendanaan operasional pelayanan diusulkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dengan sistem pertanggungjawaban menurut tata cara DIPA BPDPKS.

"Bukan diusulkan oleh Koperasi ataupun Poktan/Gapoktan yang diperuntukan guna kegiatan pertemuan, pembinaan, pengawasan dan koordinasi,"demikian tutupnya.


Penulis: Hendria Irawan
Kantor Media Indojayanews.com
Klik Di Sini
Jl. Mesjid, Punge Ujung, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh.
Email : redaksiindojaya@gmail.com
Telp. 0821-6735-4345 - 0811 681 450


Redaksi menerima kiriman opini. Panjang opini 500 – 600 kata dan dikirim ke: redaksiindojaya@gmail.com