Ketua dan Komisioner KIP Diberhentikan, Aktivis Ajak Semua Elemen Kawal Tahapan Pemilu

IJN - Suka Makmue | Pasca putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia (RI) pada Jum'at (05/05) kemarin, memberhentikan Ketua KIP Nagan Raya Muhammad Yasin dan anggotanya Syahrul Iman karena diduga terbukti melakukan pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara pemilu saat Rekrutmen PPS dan PPK beberapa waktu lalu.

Selain pemberhentian tetap ketua dan anggota KIP, DKPP RI juga memberi peringatan keras terhadap dua komisioner KIP Nagan Raya yaitu Drs Muhajir Hasballah dan Miswanur, SH akibat perbuatan Komisioner KIP membuat kepercayaan masyarakat kepada Lembaga ini menurun.

Aktivis Nagan Raya, Teuku Ridwan, SH mengatakan, hal ini telah mencorong dunia demokrasi di Kabupaten Nagan Raya.

"Ini telah mencoreng dunia demokrasi di bumi Rameune Nagan Raya,"kata Teuku Ridwan juga merupakan Kepala Divisi Pembelaan dan Advokasi YLBH-AKA dalam keterangannya kepada media, Sabtu 6 Mei 2023.

Untuk itu, dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal tahapan pemilu serentak tahun 2024 mendatang, sehingga akan mempersempit ruang gerak bagi oknum PPS dan PPK yang telah direkrut melalui pengaturan kelulusan oleh mantan Komisioner KIP Nagan Raya.

"Tugas kita bersama untuk mengawal proses tahapan pemilu ini untuk bisa melahirkan pemimpin atau calon legislator yang benar-benar dipilih oleh rakyat, bukan dari hasil konspirasi pemufakatan jahat oleh oknum-oknum tertentu,"tegas dia.

Lebih lanjut, sang pengacara ini juga menyampaikan agar keputusan DKPP ini segera dilaksanakan oleh KPU RI dan KIP Aceh guna mengisi kekosongan komisioner KIP Nagan Raya.

"kita meminta Panwaslih Aceh untuk melakukan pengawasan terhadap eksekusi keputusan ini, dan kiranya kejadian ini dapat dijadikan bahan instropeksi bagi Panwaslih agar tidak kecolongan dalam hal pengawasan setiap tahapan pemilu dan pilkada,"tutupnya.


Penulis: Hendria Irawan