21 Mei 2021 | Dilihat: 189 Kali
AMARAH Desak Kejari Tuntaskan Kasus SPPD DPRK Simeulue
noeh21
Mahasiswa dari Amarah datangi Kejari Simeulue. Foto ist
 

IJN - Simeulue | Mahasiswa yang menamakan diri sebagai Aliansi Masyarakat Mahasiswa Rakyat Buruh (AMARAH) menggelar aksi unjuk rasa ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Simeulue, Jumat 21 Mai 2021.

Kedatangan mahasiswa ke Kantor Kejari Simeulue, untuk mendesak Kajari menuntaskan kasus serta memberi dukungan kepada penegak hukum atas kasus dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue yang masih menjabat maupun yang tidak lagi menjabat periode 2014-2019, yang telah merugikan negara miliaran rupiah.

Pantauan awak media Indojayanews.com sempat ada perdebatan antara mahasiswa dari AMARAH dan kepala Kejaksaaan Negeri Simeulue yang beredar isu dengan salah satu oknum anggota DPRK Simeulue di media sosial. Namun tuduhan kepada Kejari dibantah langsung oleh Kejari Simeulue.

Kajari Simeulue, R. Harry Wibowo, SH, MH, yang menemui mahasiswa di depan kantor Kejaksaan mengapresiasi mahasiswa Simeulue yang masih peduli terhadap Simeulue.

Baca Juga: Gugatan Ditolak Pengadilan, Kejari : Kasus SPPD Anggota DPRK Simeulue Tetap Diproses

"Pertama perlu saya jelaskan, perkara ini sudah masuk tahap penyidikan, dan kami sudah berkoordinasi dengan BPK RI serta menunggu tim auditor investigasi dari pusat dalam kasus SPPD DPRK Simeulue. Kedua fitnah yang ditujukan kepada saya, itu tidak benar," sebut Kejari Simeulue. 

"Itu hanya pengalihan isu. Saya tidak pernah meminta kepada oknum DPRK Simeulue membuat dapur Kejari. Saya menunjukkan batas tanah Kejaksaan Negeri Simeulue ini yang masih statusnya milik Pemerintah Daerah (Pemda)," katanya.

"Jika saya meminta untuk membuat dapurnya Kejari kepada anggota DPRK Simeulue, itu fitnah besar. Lebih baik saya minta kepada Pemda. Pemda yang ada uang bukan DPRK. Saat melihat batas tanah itu, saya disaksikan oleh para staf saya. Jika yang memposting di media sosial tidak meminta maaf kepada saya atas fitnah di media sosial, saya akan laporkan ke pihak kepolisian ITE karena sudah menyangkut nama baik saya,"ujar Kajari.

Baca Juga: Kejari: Kasus SPPD Dewan Simeulue Sudah 90 Persen

"Yakinlah kami serius, dan akan transparan ungkap kasus ini. Dengan dukungan dari masyarakat. Kami pun sempat digugat oleh 13 Anggota DPRK Simeulue, namun 5 kali sidang di Pengadilan Negeri Sinabang, Alhamdulillah pihak kami menang," tandasnya.

Sebelumnya diketahui, penggugat dari DPRK Simeulue sebanyak 13 orang secara pribadi. Semuanya penggugat yakni anggota DPRK Simeulue baik yang masih aktif maupun tidak aktif menjadi anggota DPRK Simeulue.

13 orang anggota dewan Simeulue periode 2014-2019 yang melakukan gugatan tersebut yakni. Ihya Ulumuddin, Poni Harjo,  Sardinsyah, Murniati, Ihksan, Hamsipar, Rosnidar Mahlil, Sunardi, Irawan Rudiono, Hasdian Yasin, Nadirsyah, Taufik, dan Abdul Razak.

Baca: Kejari Selidiki Dana Perjalanan Dinas DPRK Simeulue

Pihaknya Kejari Simeulue menghormati putusan, dan akan melanjutkan proses penyidikan kasus SPPD DPRK Simeulue.

"Saya menghormati hukum, tetapi saya juga tetap melanjutkan proses SPPD DPRK Simeulue,"kata R. Harry Wibowo,SH,MH, kepada awak media, Rabu 19 Mai 2021. (Red).
Jl. Lampanah Kuta Alam Banda Aceh.
Kecamatan Kuta Alam.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
​​​​​​Email : redaksiindojaya@gmail.com



Redaksi menerima kiriman opini. Panjang opini 500 – 600 kata dan dikirim ke: redaksiindojaya@gmail.com