16 Februari 2021 | Dilihat: 1138 Kali
Kejari: Kasus SPPD Dewan Simeulue Sudah 90 Persen
noeh21
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Simeulue, Muhammad Anshar Wahyuddin SH, MH. Foto Rudi /Indojayanews.com
 

IJN - Simeulue | Kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue saat ini telah rampung 90 Persen.

Hal tersebut disampaikan Kejaksaan Negeri Simeulue, Muhammad Anshar Wahyuddin  SH, MH, yang didampingi Muhasna Madris, SH, kepada media indojayanews.com, Selasa 16 Februari 2021, di Kejari Simeulue.

"Saat ini kami menunggu hasil pemeriksaan Tim Auditor Utama Investigasi keuangan negara Republik Indonesia (AUI RI,)" kata Kejari Simeulue.

Pihaknya telah melakukan via video conference (vidcon) bersama TIM AUI RI, selama tiga jam memberikan informasi kepada Tim Auditor Utama Investigasi tersebut. 

Kejaksaan Negeri Simeulue menunggu hasil kerugian Negara, sesuai ketentuan 184 KUHAP yang dimna, Keterangan Saksi, Ahli, Surat dan lainnya dalam perkara Kasus SPPD Dewan di Simeulue.

"Kita tetap melakukan perjalanan Kasus SPPD Dewan ini, walaupun Kejari pindah tugas, nanti akan disambung sama Kejari Baru," sebut Kajari Simeulue.

Baca Juga : Kejari Selidiki Dana Perjalanan Dinas DPRK Simeulue

Diketahui kasus SPPD Dewan Simeulue ini mencuat ke publik bulan Oktober tahun 2020. "Hari Kamis lalu tepatnya tanggal 8 Oktober 2020, kami telah mengirimkan surat kepada Gubernur Aceh untuk menyelidiki kasus SPPD DPRK Simeulue tahun 2019," katanya.

Kejari mengungkapkan nilai SPPD DPRK Simeulue tahun 2019 ini mencapai 2,7 Miliar yang bersumber dari anggaran APBK 2019.

Perlu diketahui ada 9 oknum Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue terkait SPPD tersebut. "Ada Dewan yang aktif dan ada Dewan yang sudah tidak aktif," tutupnya. (RH)
Jl. Lampanah Kuta Alam Banda Aceh.
Kecamatan Kuta Alam.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
​​​​​​Email : redaksiindojaya@gmail.com



Redaksi menerima kiriman opini. Panjang opini 500 – 600 kata dan dikirim ke: redaksiindojaya@gmail.com