IJN - Banda Aceh | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh dari Partai Aceh Iskandar Usman Al-Farlaky, meminta kepada Pemerintah Aceh segera memulangkan ribuan warga Aceh yang saat ini masih terjebak lockdown di Negara Malaysia.
Politisi Partai Aceh itu sudah mengirim surat secara resmi kepada Pemerintah Aceh, pada Senin 27 April 2020 kemarin. Setelah sebelumnya berulang kali menyampaikan aspirasi warga Aceh di Malaysia melalui media massa.
Dalam surat yang ditujukan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Ir H Nova Iriansyah MT, Iskandar Usman menjelaskan, masyarakat Aceh yang saat ini terjebak di Malaysia, mulai kehilangan pekerjaan sejak Pemerintah Malaysia menerapkan lockdown beberapa waktu lalu.
Lockdown tersebut diterapkan untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19. Sehingga, mengakibatkan perantau seperti warga Aceh harus kehilangan pekerjaan, bahkan mulai kelaparan akibat tidak ada uang maupun stok makanan, termasuk para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di negeri Jiran Malaysia.
"Berkenaan dengan hal tersebut, kami selaku anggota DPR Aceh yang juga Sekretaris Komisi V DPR Aceh yang membidangi maslaah kesehatan dan Tenaga Kerja, sangat mengharapkan kepada saudara Plt Gubernur Aceh untuk dapat memulangkan warga dan mahasiswa (i) Aceh di Malaysia," tulis Iskandar Usman dalam surat yang ditembuskan kepada Duta Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur.
Karena, menurut putra Perlak Aceh Timur ini, nasib warga Aceh di Malaysia, saat ini sedang terkatung-katung bahkan ada yang sudah kelaparan. "Pemerintah Aceh segera mencari solusi alternatif agar mereka tidak pulang lewat jalur ilegal yang justru tidak terkontrol dan tidak dapat dikarantina," ungkap Iskandar.
Pemerintah Aceh diminta segera melakukan komunikasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat untuk bisa memulangkan warga dan mahasiswa/i Aceh yang saat ini masih berada di Malaysia, menggunakan dana dari APBA.
Apabila situasi nanti dapat dipulangkan dan diminta harus sesuai protokol covid-19 untuk mencegah penularan, Iskandar menyarankan Pemerintah berkonsultasi dengan KBRI, KJRI yang ada di Malaysia, dan Gugus Tugas Covid-19. Demikian harap Almuni UIN Ar-Raniry tersebut.
Sementara itu, Pemerintah Aceh juga sudah mengirim surat kepada Kepala BNPB selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19 dan Menteri Luar Negeri RI, pada hari yang sama, yaitu Senin 27 April 2020.
Dalam surat tersebut, Pemerintah Aceh melakukan koordinasi untuk bisa menyalurkan bantuan sembako kepada warga Aceh di Malaysia, sebanyak 10.000 paket sembako dengan nilai RM50 per paket, melalui KBRI di Malaysia.
"Untuk itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan menugaskan Duta Besar Republik Indonesia di Malaysai agar berkenan membantu menyalurkan bantuan sembako dimaksud kepada masyarakat Aceh di Malaysia." demikian poin surat kedua yang disampaikan Plt Gubernur Aceh kepada Pemerintah Pusat.
Baca: Warga Aceh Mulai Kesulitan, Pemerintah Aceh Jangan Tutup Mata
Nyawa Warga Aceh di Malaysia Terancam, DPRA Desak Pemerintah Aceh Kirim Bantuan
Selain itu, salah satu tokoh Aceh di Malaysia, Tgk Bukhari, mengaku akan sangat siap mengajak semua masyarakat Aceh yang mau pulang ke Aceh jika Pemerintah Aceh mau melakukannya. Namun, jika ternyata mengirim sembako ia turut akan mengawalnya.
"Kalau memang Pemerintah Aceh mengirim 10.000 paket sembako melalui KBRI di Malaysia, maka ini harus kita kawal, jangan sampai tujuan kepada warga Aceh justru nanti sampainya ke yang lain," ungkap Tgk Bukhari saat diminta tanggapannya oleh Media INDOJAYANEWS.COM, Selasa malam, 28 April 2020.
Penulis: Hendria Irawan
Editor : Hidayat. S
