IJN - Banda Aceh | Ketegangan antara eksekutif dan legislatif terkait penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Aceh akhirnya mereda dan mencapai titik damai.
Peran Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Aceh, Kamaruddin Abubakar atau Abu Razak sebagai mediator berhasil mempertemukan Wakil Gubernur Aceh Fadhullah dan Ketua DPRA, Zulfadli.
Lihat Juga : YARA Diminta Jangan Adu Domba Legislatif dan Eksekutif
Upaya ini menjadi langkah positif yang mencegah perdebatan berkepanjangan, sehingga kedua pihak dapat berdamai dan mencairkan ketegangan.
Pengamat Politik sekaligus Akademisi Albuyatama Aceh, Usman Lamreung mengatakan, ini merupakan awal yang baik bagi kelangsungan pembangunan Aceh yang lebih baik.
"Harapan masyarakat Aceh adalah agar legislatif dan eksekutif dapat bekerja sama membangun daerah ini, mengingat saat ini kondisi belum sepenuhnya stabil,"kata Usman Lamreung dalam keterangannya diterima IndoJayaNews.com, Selasa 25 Februari 2025.
Lihat juga : Haji Uma: Ketua DPR Aceh Tak Pantas Serang Wagub
Dijelaskan, dengan dukungan Abu Razak dan beberapa tokoh Aceh lainnya, berhasil meredakan konflik antara Wakil Gubernur dan Ketua DPRA.
"Kita berharap kedua lembaga ini terus bersinergi, karena hal ini menjadi harapan besar bagi rakyat Aceh,"jelasnya.
Dalam dinamika politik, lanjut Usman Lamreung, setiap keputusan merupakan bagian dari proses demokrasi. Legislatif, yang memiliki peran dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan, harus tetap aktif dalam memastikan jalannya pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Lihat juga : Polemik Plt Sekda Aceh, Bentara Muda Minta Jaga Keharmonisan
Oleh karena itu, kata dia, koordinasi dan komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan, termasuk dalam memberikan kritik konstruktif terhadap kebijakan, terutama dalam hal penunjukan pejabat eksekutif.
"Perdebatan, kritik, dan masukan adalah bagian penting dari demokrasi, asalkan tetap didasarkan pada prinsip saling menghormati. Konsolidasi dan komunikasi politik yang difasilitasi oleh Abu Razak menunjukkan kedewasaan politik dalam mencari titik temu, sehingga dapat mempercepat pembangunan Aceh ke arah yang lebih baik,"sebutnya.
Lihat juga : YARA Minta Ketua Partai Aceh Ganti Ketua DPRA
Ke depan, ia berharap eksekutif dan legislatif terus menjaga komunikasi serta koordinasi yang baik, tanpa mengesampingkan peran legislatif dalam mengawal pembangunan. Dengan demikian, eksekutif dapat tetap berada di jalur yang benar. Perdamaian antara Wakil Gubernur Aceh dan Ketua DPRA dalam polemik penunjukan Plt Sekda Aceh diharapkan dapat mengakhiri konflik ini secara tuntas.
"Kami mengapresiasi sikap kenegaraan Wakil Gubernur serta ketegasan Ketua DPRA dalam menegakkan aturan yang berlaku. Mari kita bersama-sama membangun Aceh menjadi lebih baik, dengan menerima kritik, saran, dan masukan sebagai bagian dari proses pembangunan,"demikian tutupnya.
Penulis : Hendria Irawan
Editor: Redaksi
