Kepala Sekretariat BPK RI Perwakilan Aceh, Iwan Arif Wijayanto mengatakan, LHP BPK RI tentang kasus SPPD DPRK Simeulue sudah dikeluarkan dan telah diserahkan oleh BPK RI kepada Kajari Simeulue pada 5 Januari 2022 di kantor BPK Perwakilan Aceh.
Baca juga : AMARAH Desak Kejari Tuntaskan Kasus SPPD DPRK Simeulue
Sementara itu, Koordinator Amarah Isra Fu'addi mengatakan, penyampaian dari BPK Perwakilan Aceh merupakan harapan yang selama ini ditunggu-tunggu masyarakat.
"Alhamdulillah ternyata LHP sudah keluar dan telah diserahkan ke kajari Simeulue, tinggal kita minta Kajari agar segera memproses,"katanya.
Baca juga : Kejari Selidiki Dana Perjalanan Dinas DPRK Simeulue
Isra juga menegaskan, jika isi LHP terdapat kerugian negara, maka pihaknya meminta Kejari Simeulue segera menetapkan tersangka.
Namun, lanjut kata dia, jika tidak ada kerugian negara dalam LHP, maka perkara tersebut bisa dihentikan agar ada kepastian hukum terhadap perkara tersebut.
Baca juga : Kasus SPPD Dewan Simeulue Sudah 90 Persen
"Kami berharap Kejari Simeulue transparan dalam menyelesaikan perkara tersebut dan kami akan tetap kawal sampai tuntas," tutupnya.
Penulis : Hendria Irawan
