IJN - Banda Aceh | Salah satu aktivis referendum 1999, Darnisaf Husnur, meminta agar Pemerintah tidak menghalangi kemajuan dan karya inovasi anak bangsa Aceh. Hal itu disampaikan Darnisaf Husnur, terkait karya inovasi mahasiswa UIN Ar-Raniry yang disita pihak Balai Monitor.
"Pemerintah harus mendukung karya inovasi anak bangsa Aceh. Apalagi karya tersebut ditemukan oleh mahasiswa," kata pria yang akrab disapa Bang Saf itu kepada Media INDOJAYANEWS.COM, Kamis malam 12 Maret 2020.
Menurut Bang Saf, tidak masuk akal jika ada alat penemuan anak negeri yang sudah dipamerkan di publik dan mendapat juara di tingkat nasional, kemudian disita dengan alasan yang tidak jelas.
"Saya selaku warga yang mencintai Aceh, meminta pihak yang telah menyita alat karya inovasi mahasiswa UIN Ar-Raniry Aceh itu dikembalikan kepada pemiliknya. Jangan membodohi Aceh dengan cara-cara yang tidak jelas," tegasnya.
Bang Saf juga menuntut pihak Balai Monitor meminta maaf dan memberikan penjelasan kepada pihak terkait dan publik, apa alasan alat itu disita. "Jangan melakukan sesuatu yang berlebihan tanpa ada kejelasan," ujarnya.
Lebih lanjut Bang Saf meminta, Pemerintah Aceh harus memberikan apresiasi kepada mahasiswa tersebut, dan memberikannya bonus karena membanggakan nama Aceh dengan hasil karnyanya yang mendapat juara 1 di tingkat nasional.
"Mudah-mudahan Pemerintah Aceh tidak tutup mata terkait hal ini. Ini penting agar kedepan yang lain pun termotovasi untuk melakukan inovasi demi membangun negeri," katanya.
Sebelumnya dikabarkan, Islamic Jammer, karya inovasi Mahasiswa UIN Ar-Raniry banda Aceh, disita oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi. Tak ada penjelasan terkait tindakan tersebut.
Baca: DPRA Minta Balai Monitor Kembalikan Karya Mahasiswa UIN Ar-Raniry
Anggota DPR Aceh Iskandar Usman Al-Farlaky bahkan mengaku geram saat mengetahui hal itu. Bukan itu saja, Anggota DPRA itu bahkan mendesak kampus di Aceh dibubarkan jika anak bangsa tidak boleh berkarya.
"Kalau mahasiswa tidak bisa berkarya, lebih baik kampus dibubarkan saja. Biar balai dan lembaga pemerintahan diisi orang-orang bodoh," tegas Iskandar Usman.
Editor: Hidayat. S