IJN -
Aceh Timur | Sempat dikabarkan Juru Bicara Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kabupaten Aceh Timur, Mansur Abubakar atau yang akrab disapa Leubeh melalui pers rilis yang dikirim mengatakan, pengiriman surat untuk Penggantian Antar Waktu (PAW) Irwanda adalah sebgai tindak lanjut surat keputusan DPW Aceh Partai Aceh No. 202/KPTS-DPA/IV/2022, tertanggal 18 April 2022.
Surat tersebut tentang PAW terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Aceh Timur periode 2019-2024.
Yunan Nasution kepada media ini, Kamis, 21 April 2022 mengatakan, ia tidak mencampuri urusan internal Partai dan kedua belah pihak adalah sahabat-Nya. Namun, jika berbicara aturan hukum proses PAW harus dihentikan jika ada permasalahan dengan hukum.
Baca juga : Ayah Tega Lecehkan dan Perkosa Anak Kandung di Aceh Besar
"Karena anggota DPR itu adalah pejabat negara yang elected official, karena dia pejabat elected official, dalam UUD mengataur tidak gampang dijatuhkan atau di ganti, jadi kita harus bedakan mana yang pejabat elected official (Dipilih) dan mana yang pejabat selected (Diseleksi)," ujar Yunan Nasution.
"Memang benar anggota DPR itu diusung oleh partai, namun ada ribuan suara rakyat yang melekat pada jabatannya, jadi sudah seharusnya kita sama - sama menghargai suara rakyat, hak rakyat dan kedaulatan rakyat," ucap Yunan.
Baca juga : Miris, Gadis Yatim di Aceh Timur Diperkosa Dua Pria Hingga Hamil 8 Bulan
Yunan menambahkan, pimpinan partai politik berhak memberhentikan anggota partai sesuai AD/ART. Namun, Irwanda juga punya hak mempertahankan hak-Nya melalui proses hukum. "Jika Irwanda berproses hukum maka PAW Irwanda harus dihentikan, saya yakin semua pihak pasti menghormati proses hukum," jelas Yunan.
"Dan banyak sekali kita melihat proses PAW ini kandas setelah bergulir bertahun - tahun, bahkan berbalik arah sampai berujung gugatan kerugian," tutupnya.
Penulis :
Mhd Fahmi
